Politik Pemerintahan

Pemkot Malang Akhirnya Tunda Proyek Pembangunan Ditengah Pandemi Corona

Wali kota Malang, Sutiaji.

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Malang akhirnya membatalkan atau menunda sejumlah proyek strategis pembangunan di wilayahnya. Pembangunan proyek mini block office di lingkungan Balai Kota Malang, sebelumnya menuai kecaman dan sorotan dari warga karena dianggap memaksa sebab dibangun saat pandemi virus corona Covid-19.

Pembangunan gedung bersama di Balaikota (mini block office) sebelumnya diresmikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji pada Kamis, (9/4/2020) pekan lalu. Setelah menjadi sorotan warga pembangunan gedung ini akhirnya ditunda sampai masa darurat yang diberlakukan oleh BNPB berakhir.

“Penundaan pelaksanaan proyek mini block office di lingkungan balaikota Malang, sesungguhnya telah dan harus tetap melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan itu sudah kita pertimbangkan secara seksama,” kata Sutiaji, Senin, (13/4/2020).

Pemberhentian atau penundaan pelaksanaan proyek pembangunan Mini Block Office yang dimenangkan tender PT Artomzaraya asal Malalayang, Sulawesi Utara dengan anggaran Rp 45,4 miliar tersebut didasarkan situasi masa kedaruratan Covid-19 saat ini. Penundaan pembangunan itu mengacu pada surat dari Pengguna Anggaran (Kepala DPUPR Perkim) kepada Wali Kota Malang, tertanggal 30 Maret 2020, dengan nomor surat 050/557/35.73.403/2020.

Dalam surat itu menegaskan berkenaan dengan semakin luasnya penyebaran corona (Covid-19) serta memperhatikan Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A / 2020 tentang perpanjangan status darurat Covid-19 sampai dengan 29 Mei 2020, maka PA memprediksikan pelaksanaan kegiatan proyek Mini Block Office akan dilakukan penghentian sementara sehingga penyelesaian pekerjaan dapat melebihi tahun anggaran 2020.

Selanjutnya dikeluarkan surat nomor 640/588.1/35.73.403/2020, tertanggal 31 Maret 2020 dari PA kepada pelaksana proyek (Direktur PT. Artomzadaya) dan kepada konsultan supervisi (Direktur PT. Delta Buana). Dalam poin tersebut menyatakan perintah untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan agar menyesuaikan masa tanggap darurat (hingga 29 Mei 2020) dan akan diberikan kompensasi jangka waktu pelaksanaan.

Semula, pengerjaan proyek pembangunan gedung tersebut tetap dilakukan sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) yang terhitung per April 2020. Tentunya sesuai mekanisme serta tahapan dengan memperhatikan protokol Covid-19 dan pembatasan jumlah pekerja tidak lebih dari 30 orang.

Namun, dengan berbagai pertimbangan teknis hal itu dirasa sulit untuk dijalankan dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Rencananya, gedung ini akan digunakan sebagai pusat perkantoran beberapa Perangkat Daerah (PD) Kota Malang yang selama ini sudah dianggap tidak layak. Di antaranya gedung Satpol PP Kota Malang, Bagian Perekonomian, hingga Bagian Umum.

“Kami ingin tegaskan, bahwa Pemkot memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan Covid-19. Karenanya pada setiap mekanisme jadi perhitungan dan harus dilalui, tidak bisa serta merta. Begitu juga terhadap proyek pembangunan Islamic Center, MCC, Jembatan Kedungkandang dan pedestrian Jalan Basuki Rahmat akan dilakukan penundaan,” tandasnya. (luc/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar