Politik Pemerintahan

Di Tengah Wabah COVID-19

Pemkot Kediri Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2021 Melalui Vidcon

Kediri (beritajatim.com) – Sesuai dengan protokol kesehatan ditengah penyebaran virus corona, Pemerintah Kota Kediri menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2021 melalui video conference, Rabu (8/4/2020) bertempat di Command Center Balaikota Kediri. Musrenbang RKPD ini diawali dengan paparan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur M. Rudy Ermawan.

Dalam video conference nya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur M. Rudy Ermawan mengatakan pandemi virus corona atau covid-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius. Karena telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil sehingga berdampak pada sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dalam penanganannya, Pemprov Jatim melakukan recofusing dan realokasi kegiatan dengan cara efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan dana insentif daerah. “Saya harap upaya refocusing dan realokasi ini muncul di setiap kabupaten kota,” ujarnya.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur M. Rudy Ermawan juga memberikan arahan kewilayahan Kota Kediri. Pertama, pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan. Kedua, peningkatan SDM melalui pendidikan vokasional. Ketiga, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keempat, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

Sementara itu, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam paparannya mengungkapkan Pergerakan pembangunan di Kota Kediri berdampak postif terhadap indikator makro pembangunan. Sejumlah capaian pun telah diraih oleh Kota Kediri. Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri di tahun 2019 yang mencapai 78,08. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47%.

Inflasi di Kota Kediri sebesar 1,83% di tahun 2019. Tingkat kemiskinan yang selalu berada dibawah provinsi dan nasional yakni sebesar 7,16%. Tingkat pengangguran terbuka 4,22%. Indeks Gini yang dirilis pada tahun 2017 sebesar 0,4. Indeks Birokrasi 51,52. Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 pada 33 Unit Pelayananan 3,41 atau 85,17 masuk kategori baik. Level smart city pada tahun 2019 berada di level 3. Serta indeks antar umat beragama pada tahun 2019 sebesar 3,91 masuk dalam kategori tinggi. “Saya ucapkan terima kasih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang selalu menjaga keharmonisan di Kota Kediri. Sementara untuk smart city bila tidak ada kendala kita akan kejar ke level 4. Agar Kota Kediri ini benar-benar menjadi kota yang smart,” ujarnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Kota Kediri juga telah berhasil meraih beberapa penghargaan. Diantaranya, Adipura Kota Sedang, Opini Wajar Tanpa Pengecualian lima tahun berturut-turut, Penghargaan pembangunan Daerah 10 Besar Nasional, Kota Sehat Swasti Saba, Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) peringkat 2 dari 173 daerah.

SAKIP dengan predikat BB, Wahana Tata Nugraha lima kali, TPID Terbaik se-Jawa Bali sebanyak tiga kali berturut-turut, Kota Layak Anak Tingkat Madya, Kota Layak Pemuda Kategori Utama, dan Kota Peduli HAM untuk keempat kalinya. “Terima kasih untuk kerja keras dan kolaborasi yang terjadi. Tentu ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri saja. Namun juga dari masyarakat Kota Kediri,” ungkap walikota yang akrab disapa Mas Abu ini.

Lebih lanjut, Mas Abu menyampaikan isu strategis dimana terdapat dua proyek strategi nasional. Yakni, pembangunan exit toll dan airport. Disisi lain juga akan dilakukan pembangunan selingkar wilis. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri melakukan beberapa hal. Seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga indeks kepuasan masyarakat semakin tinggi dan mendorong investasi di Kota Kediri, meningkatkan daya saing UMKM, serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Namun demikian Kota Kediri perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam penyediaan infrastuktur jalan dan jembatan untuk mengatasi dampak proyek strategi nasional di Kota Kediri serta mendorong percepatan pengembangan TPA regional.

“Isu-isu tersebut perlu pendanaan yang cukup besar. Segera kita sepakati atau bicarakan jadi nanti pendanaan ini secara bersama-sama. Ini nanti dampaknya akan sangat luar biasa. Dan seperti disampaikan Bapak Presiden bahwa kita mesti berkolaborasi karena jalur-jalur arterinya sudah ada. Artinya tol itu adalah jalur arterinya lalu kita harus sambungkan ke tempat-tempat strategis di daerah. Salah satunya proyek strategis nasional ini yang letaknya bukan di Kota Kediri tapi dampaknya akan ke Kota Kediri,” jelasnya.

Kemudian, Mas Abu menyampaikan realisasi pendapatan tahun 2015-2019 sebesar Rp 6,26 triliun dengan rata-rata capaian per tahun sebesar Rp 1,25 triliun. Pada belanja daerah rata-rata capaian per tahun sebesar Rp 1,28 triliun dan belanja program dengan rata-rata capaian per tahun Rp 750,51 miliar. Untuk realisasi pembiayaan netto pada tahun 2015-2019 sebesar Rp 1,63 triliun dengan rata-rata capaian per tahun sebesar Rp 327,19 miliar.

Mas Abu juga menjelaskan target 2021 pada indikator kinerja utama (IKU). Indeks reformasi birokrasi sebesar 72,50. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,55 atau A. Level smart city berada di level 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,50. Pertumbuhan ekonomi menjadi 5,40% – 6,60%. Pertumbuhan Ekonomi Non Industri Pengolahan Tembakau sebesar 5,8%-7,20%. Indeks gini menjadi 0,350-0,390. Tingkat kemiskinan menjadi 5,98%. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 2,5% plus minus 1. Indeks kerukunan antar umat beragama 4,05 kategori tinggi. Serta indeks kota layak huni 76,90 atau baik. Adapun target kinerja yang naik kelas di tahun 2021 adalah IKM, level smart city, nilai SAKIP dan level SPIP. “Di pertumbuhan eknonomi ini akibat covid-19 Ibu Menteri Keuangan sempat mengumumkan kita akan mengalami turbulensi ekonomi. Pertumbuhan kita kalau buruk bisa 2,3 kalau lebih buruk lagi mengalami perlambatan -0,4. Mudah-mudahan tidak sampai. Kalau melihat di Kota Kediri kita harus optimis bisa menggerakkan perekonomian secara bersama-sama,” pungkasnya.

Terakhir, Walikota Kediri mengatakan kompleksitas masalah kota berkembang pesat. Solusi konvensional tidak dapat menyelesaikan masalah kota. Untuk itu dibutuhkan solusi inovatif yang menyediakan kapasitas solusi yang lebih tinggi. “Kita sudah melakukan ini bersama masyarakat. Saya yakin masyarakat kota Kediri sangat cinta dengan kotanya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri selalu didukung dan dibantu oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam Video Conference ini Walikota Kediri didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Kediri Budwi Sunu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Enny Endarjati dan Kepala Barenlitbang Kota Kediri Edi Darmasto. Video conference ini diikuti oleh Forkopimda Kota Kediri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi perempuan dan anak, organisasi kemasyarakatan serta LSM. [nm/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar