Politik Pemerintahan

Pemkot Kediri Beri Perhatian Seni Budaya di Tengah Pandemi

Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) menggelar sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan kepada para pelaku seni di GOR Jayabaya, Kota Kediri, Senin (27/10/2020) malam. Sosialisasi ini diberikan untuk memberi pemahaman kepada pelaku seni tentang hak dan kewajiban mereka.

Kepala Disbudparpora Kota Kediri Drs Nur Muhyar mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipahami menyangkut nasib para pelaku seni. Tetapi yang lebih mendasar dari sosialisasi ini adalah upaya untuk menjaga kebudayaan Nasional.

“Bagaimana Kebudayaan Nasional ini terjaga, bukan hanya lestari, tetapi juga bisa di-creat menjadi sebuah pride atau rasa bangga bagi bangsa ini, khususnya masyarakat Kota Kediri,” kata Nur Muhyar.

Masih kata, Nur Muhyar, terlebih di masa pandemic Covid-19 ini, maka diperlukan inovasi-inovasi agar kebudayaan tetap bisa dipupuk dan dikembangkan, tetapi dengan mentaati protokol kesehatan.

“Sesuatu yang harus didiskusi dan dibahas serta diformulakan. Untuk itu hari ini kita bertemu. Kami didukung oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk memberikan pemahaman agar lebih riil tentang undang-undang,” imbuh Nur Muhyar.

Disinggung batasan hak dan kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang Permajuan Kebudayaan itu? Nur Muhyar menjawab, salah satu contohnya pelaku seni harus menjaga kebudayaan agar tidak SARA serta tetap bisa tumbuh dan regenerasi. Meskipun tidak tertulis, namun kata Nur Muhyar, yang namanya melestarikan juga bermakna sama dengan meregenerasi.

Sosialisasi UU Permajuan Kebudayaan ini dikemas dalam bentuk dialog publik. Disbudparpora menghadirkan dua orang narasumber dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Mereka, Zalmi selaku Kasi Intelijen dan Sigit Artanto Jati, jaksa fungsional Kejari Kediri. Sementara itu, untuk memeriahkan acara, disela diskusi ada penampilan musik dari pelaku seni. Acara tersebut menerapkan protokol kesehatan berupa kewajiban memakai masker dan menjaga jarak.

”Hari ini Kejaksaan ikut bertemu dengan pelaku seni di kota kediri berkaitan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kami disini menyampaikan hak dan kewajiban para pekerja seni yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sehingga kemajuan seni bisa terjadi, karena setelah hampir 30 tahun undang-undang ini bisa disahkan. Diskusinya berkembang, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana pekerja seni menghadapi Covid-19 ini. Kemudian ada solusi, untuk memajukan seni di tengah pandemik,” jelas Sigit Artanto Jati.

Masih kata Sigit, salah satu amanat di dalam UU No 5 Tahun 2017 ini adalah strategi budayaan yang berasal dari bawah sampai ke level pusat. Hal tersebut bisa menjawab pertanyaan tentang kegalauan para pelaku seni dalam mengaktualisasikan diri di tengah bencana non alam pandemi.

“Tadi ada pertanyaan dulu Undang-undang dibuat sebelum corona, seharusnya ini di-update sehingga ada solusinya. Dari diskusi tadi, ada semacam solusi tentang sebuah pentas seni secara virtual. Semoga dengan forum ini bisa dijembatani, sebuah pentas kesenian kebudayaan yang aman dan tidak memunculkan klaster baru. Agar seni kebudayaan tertap berjalan,” pintanya.

Untuk diketahui, Kediri adalah sebuah kota tua yang menjadi symbol tumbuhnya kebudayaan. Tak heran apabila di daerah ini berbagaimana kesenian tetap lestari. Adapun kesenian yang selama ini berada dibawah naungan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Disbudparpora setempat tercatat mulai dari seni tradisi, kontemporer dan berbasic religi. [nm/ted]

 





Apa Reaksi Anda?

Komentar