Politik Pemerintahan

Pemkot Diharap Tak Bebani Guru dengan Rapid Test

Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan guru serta tenaga kependidikan SMP Swasta mengikuti rapid test. Kegiatan ini digelar oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta Surabaya (MKKS).

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberikan apresiasi inisiatif dan upaya yang dilakukan MKKS untuk melakukan screening kesehatan. Rapid test yang diadakan menurutnya tidak hanya memberikan manfaat untuk guru secara personal. Namun juga memberikan manfaat untuk pemerintah kota dalam penanganan covid-19 agar deteksi dini potensi penyebaran dapat diketahui lebih luas.

“Sayangnya, rapid test ini para guru harus membiayai sendiri sebesar Rp 130 ribu. Itu karena belum ada fasilitas dari pemerintah kota untuk memberikan rapid test gratis bagi guru dan tenaga pendidikan SD swasta dan SMP, baik sekolah negeri maupun swasta,” kata Reni, Minggu (12/7/2020).

“Informasi yang didapatkan, hanya guru SD Negeri yang sudah. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa guru, seharusnya semua guru difasilitasi. Biaya rapid test jangan dibebankan ke guru. Di tengah kondisi pandemi, kesehatan guru sangat penting untuk menyiapkan pembelajaran daring saat tahun ajaran baru dimulai. Pemkot semestinya memperhatikan ini,” tambah politisi PKS itu.

Reni juga memberikan motivasi agar tetap tenang karena hasil rapid reaktif tidak selalu terpapar covid. “Jika ada yang reaktif dapat segera melakukan isolasi mandiri. Kemduian disampaikan kepada Dinas Kesehatan melalui puskesmas untuk dilakukan tes swab dengan biaya ditanggung oleh pemerintah kota. Jangan sampai ada guru yang tes swab PCR dengan biaya sendiri,” jelasnya.

Reni mengingatkan bahwa apapun hasil tes rapid, guru dan tenaga pendidikan harus semakin memperkuat protokol kesehatan, olahraga dan jaga imun. Menjelang tahun ajaran baru 2020-2021, guru diharapkan terjaga kesehatannya agar dapat mempersiapkan proses pembelajaran daring dengan baik. [ifw/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar