Politik Pemerintahan

Pemkab Tak Hadiri Tiga Undangan Pembahasan KUA-PPAS dari DPRD Jember

Rapat paripurna internal di DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memenuhi tiga undangan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari Badan Anggaran DPRD Jember, Jawa Timur.

TAPD tidak memenuhi undangan pada tanggal 13, 16, dan 17 Desember 2019. Rapat akan dilanjutkan Rabu (18/12/2019) ini. KUA-PPAS adalah dasar pembahasan Rencana APBD Jember 2020.

“Memang sudah dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD Jember. Tidak ada alasan apapun TAPD tidak hadir. Kami menyayangkan karena dengan tidak hadirnya ini malah menghambat,” kata Agusta Jaka Purwana, anggota Banggar dari Partai Demokrat.

Agusta berharap proses ini diikuti karena seharusnya Rencana APBD 2020 selesai dibahas pada 30 November 2019. “Ini sudah telat. Tapi kami tetap punya itikad baik melakukan pembahasan. Tapi yang diajak membahas tidak hadir. Ya sudah ini akan jadi catatan bagi kami,” katanya.

DPRD Jember sudah melayangkan kronologi pembahasan KUA-PPAS ke Kementerian Dalam Negeri. “Tinggal menunggu balasan,” kata Agusta.

Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD Jember Mirfano membenarkan jika tak menghadiri tiga undangan Dewan itu. “Bupati sudah mengirimkan Rancangan APBD 2020 untuk dibahas pada 12 Desember 2019. Kami menunggu undangan pembahasan itu,” katanya saat diwawancarai terpisah.

Agusta mengatakan DPRD Jember akan berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur soal ini. “Ini ada undangan lagi (rapat pembahasan KUA-PPAS). Kami tunggu saja: mereka hadir atau tidak. Kita serahkan pada mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Nyoman Aribowo, anggota Badan Musyawarah DPRD Jember dari Partai Amanat Nasional mengatakan, pihaknya tetap berjalan sesuai jadwal. “Intinya kalau konteksnya Banggar kami tetap jadwalkan. Jadwal interpelasi berjalan. Dewan juga aktif berkonsultasi dengan gubernur,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, pembahasan KUA-PPAS sempat terhenti karena DPRD Jember menunggu pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan surat kepusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja), dan tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Soal pelaksanaan perintah ini, Mirfano menolak berkomentar. “No comment,” katanya. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar