Politik Pemerintahan

Pemkab Sidoarjo Undang Buruh dan Pengusaha di Pendopo

Ketua Konfederasi SPSI Jawa Timur H. Achmad Fauzi

Sidoarjo (beritajatim.com) – Untuk menguatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga ketenagakerjaan, Pemkab Sidoarjo mengundang buruh dan pengusaha di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (10/12/2020).

Kegiatan penguatan melalui temu persepsi tersebut dibuka oleh Pj. Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono M.Si. Hadir Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo serta Ketua Konfederasi SPSI Jawa Timur H. Achmad Fauzi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Fenny Apridawati dan Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo AKP Meby Trisono.

Kata Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono kegiatan ini menyamakan persepsi dalam langkah kebijakan ketenagakerjaan sangat penting. Harmonisasi industri merupakan tangungjawab bersama. “Jika timbul perselisihan hubungan industrial dapat dipecahkan melalui musyawarah,” ucapnya.

Hudiyono berharap aksi mogok kerja maupun upaya penutupan perusahaan sedapat mungkin dihindari. Oleh karenanya kegiatan seperti ini penting manfaatnya. “Melalui kegiatan ini fungsi koordinasi dari masing-masing unsur dapat lebih ditingkatkan,” terang Hudiyono.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Feny Apridawati mengatakan koordinasi dan komunikasi lembaga tripartit selama masa pandemi Covid-19 masih berjalan baik. Meski hal itu dilakukan lewat medsos.

Kalaupun ada masalah ketenagakerjaan masih dapat didiskusikan dengan baik. “Ke depan saya berharap komunikasi dan koordinasi seperti ini dapat dijalin lebih maksimal,” imbuh Fenny.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengakui mensinergikan unsur ketenagakerjaan tidaklah mudah.

Namun pemerintah hadir untuk menjadi penyeimbang. Kehadiran pemerintah didalam lembaga tripartit sifatnya inparsial atau tidak berpihak.

Dikatakannya kehadiran lembaga tripartit dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk membuat hubungan yang tepat sesuai regulasi. “Selain itu untuk membuat hubungan kesetaraan yang saling menghargai dan hubungan kerja harus ada kesamaan,” pintanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Konfederasi SPSI Jawa Timur H. Achmad Fauzi menuturkan, pemerintah bisa berperan untuk mencegah adanya keinginan perusahaan-perusahaan yang ingin pindah atau relokasi ke daerah lain.

Mungkin kasus seperti itu, bisa jadi PR pemerintah baru, yakni paslon yang terpilih dalam Pilkada Sidoarjo 2020. Paslon Nomor 2 Gus Muhdlor – H. Subandi, yang suaranya unggul dan jika nanti ditetapkan sebagai pemimpin Sidoarjo, sebisanya untuk memberikan solusi terbaik dalam permasalahan soal banyak adanya rencana perusahaan yang akan relokasi.

“Saya titip-titip kepada Gus Muhdlor dan H. Subandi terkait buruh. Semoga tidak ada perusahaan yang akan hengkang dari Sidoarjo. Kalau sampai ada yang hengkang atau pindah dari Sidoarjo, tentunya buruh juga menerima dampaknya,” papar Fauzi.

H. Fauzi juga mengucapkan selamat kepada Paslon Nomor 2 Gus Muhdlor – Subandi yang saat ini suaranya dinilai unggul dari paslon lainnya.

“Dengan pemimpin Sidoarjo yang baru, semoga semakin membuat Sidoarjo lebih maju, aman dan sejahtera. Baik itu untuk masyarakat Sidoarjo maupun buruh di Sidoarjo. Dengan seleseinya Pilkada Sidoarjo 2020 yang berjalan damai, mulai pilihan sampai penetapan, juga diharapkan Sidoarjo tetap kondusif,” tandas Fauzi. [isa/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar