Politik Pemerintahan

Pemkab Ponorogo Siapkan Rp 500 Juta untuk Sensus Aset

Kepala BPPKAD Ponorogo Bambang Tri Wahono. [Foto/dok.beritajatim.com]

Ponorogo (beritajatim.com) – Pemkab Ponorogo rencananya menggandeng pihak ketiga, untuk melakukan pendataan dan penilaian terhadap seluruh aset yang dimiliki. Dengan begitu, aset bergerak maupun yang tidak bergerak, nilai bisa diketahui.

“Tahun 2020 kami mulai sensus barang, bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun BPKP,” kata Kepala BPPKAD Ponorogo Bambang Tri Wahono, Jumat (31/1/2020).

Sensus barang milik daerah ini, kata Bambang, setidaknya akan memerlukan waktu hingga 3 tahun ke depan. Mengapa demikian? Bambang menyebut bahwa aset yang dinilai dan didata itu memang jumlahnya banyak. Dia mencontohkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki banyak aset.

Sebut saja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dindik). “Dari sensus ini diharapkan Pemkab memiliki data kepemilikan aset yang valid,” katanya.

Bambang mengungkapakan, sebenarnya sensus terhadap barang milik daerah ini idealnya dilakukan 5 tahun sekali. Meski begitu, setiap tahun pihaknya juga melakukan inventarisasi aset yang diperiksa oleh BPK. Rencananya akan digelontorkan dana sebesar Rp 500 juta untuk mencatatan aset ini. “Sensus barang milik Pemkab kami anggarkan Rp 500 juta,” pungkasnya. [end/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar