Politik Pemerintahan

Pemkab Ponorogo Alokasikan Rp 5,9 M untuk Tambahan Hibah Pilkada

Kepala BPPKAD Ponorogo Bambang Tri Wahono(foto/dok.beritajatim.com)

Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Pusat meminta seluruh daerah yang memggelar Pilkada untuk secepatnya menyelesaikan adendum naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan lembaga penyelenggara Pilkada.

Ya, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, tentu ada tambahan anggaran untuk protokol kesehatan dalam tahapan-tahapannya.

“Target Pemerintah Pusat memang bulan Juli ini memang harus sudah rampung,” kata Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo Bambang Tri Wahono, Selasa (21/7/2020).

Bambang menyebut Pemkab Ponorogo sudah mengalokasikan tambahan dana hibah Pilkada untuk tiga lembaga. Selain KPU dan Bawaslu Ponorogo, tambahan dana hibah juga diberikan kepada Polres Ponorogo.

“Pemkab Ponorogo mengalokasikan tambahan sekitar Rp 5,9 miliar untuk tiga lembaga tersebut,” katanya.

Bambang memerinci KPU mendapat tambahan alokasi Rp 3,4 miliar. Untuk Bawaslu diberi tambahan Rp 2,2 miliar. Sedangkan anggaran pengamanan pilkada di Polres Ponorogo ditambah Rp 300 juta. Dia menyebut jika tambahan hibah itu sebagian sudah ditransfer.

“Semoga tambahan anggaran itu bisa mencukupi kebutuhan di 3 instansi tersebut. Terutama untuk mengakomodir penegakan protokol pencegahan Covid-19,” pungkasnya. (end/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar