Politik Pemerintahan

Pemkab Pamekasan Terima Penghargaan Pelayanan Publik

Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menerima penghargaan sebagai kabupaten yang dianggap memiliki kepatuhan dalam hal pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia edisi 2019.

Penghargaan Predikat Kepatuhan atau Ombudsman Award 2019, diterima langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e mewakili Bupati Pamekasan, Badrut Tamam di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, di Jakarta, Rabu (27/11/2019) malam.

“Ini adalah berkat kerja keras teman-teman di Pemkab Pamekasan, dan kami sangat bersukur atas penghargaan ini. Semoga dengan diraihnya penghargaan ini semua pelayanan di Kabupaten Pamekasan terus bisa ditingkatkan,” kata Wakil Bupati Pamekasan, Raja’e.

Penghargaan dari Ombudsman sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, memiliki instrumen penilaian komprehensif dan menetapkan Pamekasan sebagai kabupaten yang telah memenuhi capaian sesuai kriteria.

“Even ini menunjukkan bahwa kabupaten Pamekasan ditetapkan sebagai nomine sebagai kabupaten yang memiliki kepatuhan dan kualitas pelayanan publik. Dalam artian inovasi dan akselerasi terhadap pelayanan administrasi bagi seluruh masyarakat Pamekasan,” ungkapnya.

Pada ajang tersebut, Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten di Madura yang berhasil mendapat penghargaan dari Ombudsman. Pemkab Pamekasan termasuk satu dari 71 pemkab yang dinilai Ombusman RI telah memenuhi standar pelayanan publik.

Ombudsman RI juga menganugerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Pemprov Jambi, Pemprov Sulawesi Tenggara serta 12 Pemkot dan 71 Pemkab di Indonesia. “Ternyata dari hasil survei itu, kita sudah dianggap layak. Bahkan mengalami peningkatan yang cukup bagus, sebab sebelumnya, berdasarkan penilaian ombusman, Pamekasan masih masuk zona merah, dan kini sudah masuk zona hijau,” jelasnya.

“Dari itu kami mengajak kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan, untuk lebih giat lagi dalam bekerja dan melayani masyarakat. Karena ASN sejatinya adalah pelayan publik,” harapnya.

Untuk diketahui, survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik oleh Ombusman RI tahun ini dilaksanakan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten.

Denngan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366. Sehingga pada tahun ini sudah tidak ada lagi kementerian yang berada di zona merah atau tingkat kepatuhan rendah, begitu juga dengan lembaga.

Di tingkat kementerian yang masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Sosial. Sedangkan di tingkat lembaga, yang masih berada di zona kuning adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 6 (enam) Pemprov menunjukkan bahwa sebanyak 2 (dua) Pemprov masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, yakni Pemprov Jambi dan Pemprov Sulawesi Tenggara,. Sedangkan sebanyak 3 (tiga) Pemprov masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 1 (satu) Pemprov masuk dalam Zona Merah atau memiliki predikat kepatuhan rendah.

Untuk tingkat pemerintah kota (pemkot), penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 36 Pemerintah Kota menunjukkan bahwa sebanyak 19,44 persen atau 7 Pemkot masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. Sebanyak 47,22 persen atau 17 Pemkot masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,33 persen atau 12 Pemkot masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Sementara penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215 Pemkab menunjukkan bahwa sebanyak 26,51 persen atau 57 Pemkab masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. Selanjutnya sebanyak 40,47 persen atau 87 Pemkab masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,02 persen atau 71 Pemkab masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019. [pin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar