Politik Pemerintahan

Pemkab Pamekasan Diminta Tegas Soal Cafe dan Resto Wiraraja Tlanakan

Pamekasan (beritajatim.com) – Perwakilan warga Kecamatan Tlanakan, meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengambil langkah tegas seputar keberadaan Cafe dan Resto Wiraraja yang berada di Jl Raya Tlanakan, Kecamatan Tlanakan.

Hal tersebut disampaikan salah satu perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Kecamatan Tlanakan Bersatu, mereka meminta pemerintah menindak tegas terhadap keberadaan cafe dan resto yang dinilai sangat meresahkan masyarakat.

“Selama ini keberadaan Cafe dan Resto Wiraraja di Jl Raya Tlanakan, sama sekali tidak mengantongi izin secara lengkap. Namun hingga saat ini tetap beroperasi sekalipun beberapa kali sempat disegel dan ditutup oleh pemerintah,” kata Koordinator Format Bersatu, Zainullah, Senin (21/12/2020).

Pihaknya menilai keberadaan bangunan yang juga menyediakan tempat karaoke, juga dinilai sangat meresahkan masyarakat sekitar dan masyarakat Pamekasan secara umum. “Dalam beberapa kali kesempatan, lokasi Wiraraja kerap kali dijadikan sebagai lokasi pesta narkoba yang sempat dibongkar aparat kepolisian,” ungkapnya.

Dari itu pihaknya meminta Bupati Pamekasan, Badrut Tamam agar segera mengambil langkah konkrit dengan mencobot jabatan Kusairi sebagai Kepala Satpol-PP Pamekasan. Sebab selama ini pihaknya menilai ada keterlibatan oknum aparat Satpol-PP dalam operasional Cafe dan Resto Wiraraja.

“Sebelumnya kami juga sempat melakukan audiensi ke DPRD Pamekasan, di mana dalam kesempatan itu pihak perizinan memastikan bahwa Cafe dan Resto Wiraraja sama sekali tidak mengantongi izin. Namun saat bersamaan, justru Kasatpol-PP menyampaikan jika Wiraraja dalam proses perizinan,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut pihaknya semakin yakin jika keberadaan Cafe dan Resto Wiraraja memang tidak berizin secara lengkap, hal tersebut terbukti dengan pernyataan pihak perizinan yang menyampaikan tidak ada izin keberadaan Wiraraja.

“Hal ini semakin menguatkan persepsi jika keberadaan Cafe dan Resto Wiraraja sengaja dibaca-up oleh oknum pemerintah, termasuk ketika ada persoalan disegel dan ditutup. Namun pada akhirnya kembali beroperasi dan tentunya tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegasnya.

Langkah tegas menjadi solusi konkrit, guna mewujudkan masyarakat Pamekasan relegius dan berakhlakul karimah dan bebas dari Narkoba. “Mengingat dan memperhatikan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. Kasatpol-PP sebagai petugas penegak perda tidak dapat menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh melaksanakan perda,” sambung Zainullah.

“Dari itu, kami meminta kepada Bapak Bupati Pamekasan (Badrut Tamam) agar jabatan Kasatpol-PP tidak diberikan kepada Kasatpol-PP yang saat ini dijabat Kusairi. Apalagi kondisi ini sangat mencoreng nama baik Pamekasan, dan masyarakat Tlanakan secara khusus,” pungkasnya.

Usulan pencopotan Kusairi sebagai Kepala Satpol-PP Pamekasan, yang disusulakan Format Bersatu juga mendapat dukungan dari perwakilan legislator setempat, khususnya anggota Komisi I DRPD Pamekasan. Hal tersebut berdasar dukungan dalam bentuk tanda tangan Ketua Komisi I H Imam Hosairi dan Anggota Komisi I Abdul Haq. [pin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar