Politik Pemerintahan

Menjelang Pembelian Tembakau

Pemkab Pamekasan Didesak Segera Panggil Perusahaan

Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, didesak agar segera melakukan koordinasi bersama perwakilan perseroan yang bergerak di bidang tembakau, guna memberikan harapan positif kepada petani di daerah berslogan Bumi Gerbang Salam.

Hal itu disampaikan HM Suli Faris, khususnya menjelang dan memasuki masa pembelian tembakau petani oleh pihak gudang yang akan dilakukan dalam beberapa pekan kedepan. Terlebih saat ini sudah memasuki musim panen tembakau.

Apalagi saat ini, terdapat salah satu perusahaan besar yang sudah menyampaikan hanya akan membeli tembakau petani sekitar 400 ton. Kondisi tersebut justru tidak sesuai dengan kapasitas yang semestinya harus lebih dari jumlah tersebut.

“Sesuai laporan tertulis yang disampaikan ke Pemkab Pamekasan, salah satu perusahaan besar di Pamekasan hanya akan membeli sekitar 400 ton tembakau petani. Sekelas perusahaan seperti ini tentunya sangat tidak wajar dan tidak pantas,” kata HM Suli Faris kepada beritajatim.com, Selasa (13/8/2019) malam.

Hal tersebut diluar dugaan dan justru bakal menjadikan persoalan kedepan, apalagi pendapatan perusahaan tersebut setiap tahunnya selalu meningkat. “Seperti kita tahu, perusahaan besar tidak akan terganggu dengan kondisi pasar. Apalagi dari pabrikan kecil saja banyak yang akan membeli di atas angka tersebut, jadi ini kan lucu,” ungkapnya.

“Dari itu kami meminta kepada pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati Pamekasan, agar segera mengundang perwakilan perusahaan tembakau khususnya perusahaan ini untuk menjamin kesejahteraan bagi para petani tembakau di Pamekasan,” pinta pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PBB Pamekasan.

Tidak hanya itu, ia menilai dengan jumlah (pembelian hanya 400 ton) tersebut dapat dipastikan perusahaan bakal membeli tembakau luar negeri. “Kalau memang beli di luar negeri dan dijual di Indonesia, tentunya ini menjadi kedhaliman luar biasa. Apalagi banyak tembakau petani di Madura, khususnya di Pamekasan justru tidak dibeli,” tegasnya.

“Kalau memang seperti itu (perusahaan besar tidak menaikkan tonase dari angka sekitar 400 ton), mending pemerintah tidak usah mengeluarkan izin pembelian. Apalagi perusahaan lain yang noatene lebih kecil justru menerapkan pembelian normal sebagaimana mestinya,” sambung pria yang akrab disapa Sulfa.

Sebelumnya ia juga menyampaikan jika posisi pabrikan dan petani tembakau memiliki kedudukan yang sama dan semestinya saling memberikan keuntungan dari satu terhadap lainnya. Hanya saja terdapat dua faktor utama dan sangat prinsipil yang selalu menjadi ‘momok‘ bagi masyarakat petani tembakau.

Kedua poin tersebut seputar kebijakan dari pemerintah pusat, yakni kebijakan tentang kenaikan cukai tembakau dan kebijakan impor tembakau luar negeri. [pin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar