Politik Pemerintahan

Pemkab Mojokerto Menangkan 2 Gugatan Sengketa Pilkades

Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Tatang Mahendra. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memenangkan dua gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Yakni gugatan Pilkades di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawar Blandong dan Pilkades Desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang.

Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Tatang Mahendra membenarkan hal tersebut. “Gugatan Desa Banyulegi dimenangkan Pemkab Mojokerto pada bulan Februari 2020 kemarin dan gugatan Desa Kebontunggul dimenangkan pada bulan April 2020,” ungkapnya, Jumat (15/4/2020).

Masih kata Tatang, upaya banding masih diajukan pihak penggugat dalam gugatan Pilkades Desa Banyulegi. Gugatan di Desa Banyulegi yang disoal adalah proses penetapan calon kepala desanya. Ada delapan orang pendaftar, tiga diantaranya dicoret panitia karena kelengkapan administrasinya.

“Salah satu yang dicoret ini tidak terima, akhirnya melayangkan gugatan perdata. Sedangkan untuk Desa Kebuntunggul sudah finish, yang dipermasalahkan adalah coblosan tembus yang dianggap sebagai suara tidak sah oleh panitia Pilkades. Kedua gugatan dilayangkan ke Panitia Pilkades,” katanya.

Panitia Pilkades, lanjut Tatang, merupakan kepanjangan tangan dari Pemkab Mojokerto sehingga akhirnya gugatan tersebut ditangani oleh Pemkab Mojokerto. Mulai dari awal hingga proses gugatan tuntas. Saat ini pihaknya masih ada satu gugatan lagi Pilkades dari Desa Centong, Kecamatan Gondang.

“Gugatan juga terkait tingginya surat suara yang tidak sah karena coblosan tembus yang dicoblos pemilih tanpa membuka semua surat suara. Untuk Desa Centong yang digugat adalah Keputusan Bupati Mojokerto yang tetap melantik Kades terpilih. Gugatannya dilayangkan setelah pelantikan yakni bulan Maret 2020 kemarin,” jelasnya.

Tatang menjelaskan, jika tidak ada halangan, kemungkinan bulan Juni 2020 sudah ada putusan sah. Pihaknya mengaku optimis, gugatan tersebut bakal dimenangkan oleh Pemkab Mojokerto. Optimisme ini mencuat lantaran pihaknya sudah mendatangkan saksi ahli dari Universitas Trunojoyo, Madura.

“Selain itu, karena kriteria surat suara sah sudah diatur sesuai Permendagri Nomot 112 Tahun 2017 Pasal 40 tentang Pilkades. Sehingga kami optimis gugatan Pilkades Desa Centong bisa kita menangkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Pilkades serentak kabupaten Mojokerto digelar pada 23 Oktober 2019 lalu dan diikuti 251 desa dari 18 Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 12 desa di Kabupaten Mojokerto menyatakan keberatan terkait hasil Pemilihan Pilkades serentak.[tin/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar