Politik Pemerintahan

Pemkab Mojokerto Maksimalkan Pemenuhan Hak-hak Anak

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati dalam rapat Koordinasi Pengembangan Kabupaten Mojokerto menuju KLA tahun 2021 di Pendapa Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (Beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memikirkan secara matang bagiamana menjamin berbagai hak anak, mulai dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Upaya tersebut, tentunya harus diimbangi dengan memberi pendidikan berkualitas sehingga terbentuk generasi sehat, berkualitas dan berwawasan luas.

Hal ini dibahas bersama pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kabupaten Mojokerto menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2021 di Pendapa Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto, Rabu (28/4/2021). Rapat dihadiri langsung Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, Wakil Bupati Muhammad Albarra, Kepala Bappeda, Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mojokerto dan OPD.

“Pemenuhan hak-hak anak harus bisa kita pastikan. Mulai pendidikan, kesejahteraan juga kesehatan. Apalagi sekarang pandemi Covid-19. Cukup sulit menerapkan prokes pada anak-anak. Ada yang merasa tidak nyaman pakai masker dsb. Padahal kesehatan adalah hak yang harus terpenuhi. Penting bagi kita untuk terus memberi transfer pengetahuan yang tepat, sehingga anak-anak kita ini nantinya tumbuh dengan wawasan yang luas,” ungkap Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Joedha Hadi mengatakan, sesuai data Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), sepertiga atau 30 persen penduduk Kabupaten Mojokerto adalah anak. Sehingga Pemkab Mojokerto mempunyai banyak tugas dalam pemenuhan berbagai hak mereka.

“Anak-anak harus diberikan hak kesehatan, kesejahteraan dan juga pendidikan. Maka, kita memerlukan koordinasi ini untuk membahas apa saja yang harus dilakukan. Serta, bagaimana upaya kita menuju KLA 2021 dan tahun-tahun seterusnya. KLA kita pun sudah banyak mendapat berbagai penghargaan,” katanya.

Pemkab Mojokerto sebelumnya telah mengadopsi pengembangan KLA sejak tahun 2015. Yakni dengan bukti mengirimkan dokumen evaluasi pengembangan KLA ke Kementrian PPPA, dalam 5 klaster dan 31 indikator perlindungan anak. Tahun 2017, kali ke-tiga Pemkab Mojokerto mengirimkan dokumen pengembangan KLA.

Hingga akhirnya berhasil mendapat penghargaan KLA Tingkat Pratama untuk pertama kali. Tahun 2018 untuk ke-empat kalinya, Pemkab Mojokerto kembali mengirim dokumen dengan capaian Tingkat Pratama untuk ke dua kali. Hingga pada evaluasi ke-lima di tahun 2019, Pemkab Mojokerto sukses menunjukkan lompatan mengesankan dengan memboyong predikat Tingkat Madya (cakupannya sudah 60 persen di tingkat kabupaten/kota). [tin/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar