Politik Pemerintahan

Pemkab Mojokerto Belum Terima Surat Teguran Mendagri untuk Bupati

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mojokerto, Dian Indrianingrum. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menjadi salah satu dari 51 kepala daerah yang mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena menimbulkan kerumunan massa saat mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada, Minggu (9/9/2020) lalu. Namun surat teguran Mendagri, Tito Karnavian belum diterima Pemkab Mojokerto.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mojokerto, Dian Indrianingrum mengatakan, pihaknya belum menerima surat teguran dari Mendagri, Tito Karnavian ditujukan untuk Bupati Mojokerto mengenai pendaftaran Kepala Daerah yang mencalonkan kembali dan berkaitan dengan protokol kesehatan tersebut.

“Sampai siang ini belum diterima surat teguran dari Kemendagri. Mekanisme alur penerimaan surat yang masuk ke Pemkab itu diterima melalui Aplikasi e-simarsip Setda Kabupaten Mojokerto. Kemudian dari Kabag Umum akan disampaikan pada Asisten Sekda yang membidangi sesuai tujuan dari surat itu,” ungkapnya, Jumat (11/9/2020).

Masih kata Dian, Asisten Sekda nantinya akan menerima surat itu dan dinaikkan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Jika memang surat tersebut ditunjukkan untuk Bupati maka langsung diteruskan ke Bupati. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan terkait hal tersebut.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Bagian Pemerintahan, Bagian Pemerintahan juga belum menerima surat teguran dari Mendagri. Jika memang sudah ada (surat teguran, red) dan pastinya akan ditindaklanjuti karena langsung teguran ke Kepala Daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Mojokerto, Didik Chusnul Yakin menambahkan, alur penerimaan surat masuk melalui Kabag Umum yang akan dipilah sesuai instansi dan diteruskan kepada Sekda dan Kepala Daerah. “Tapi belum kita terima surat itu (teguran dari Mendagri, red),” terangnya.

Menurutnya, jika surat tersebut sudah datang maka prosesnya cepat. Saat surat tersebut masuk langsung ditindaklanjuti dan diteruskan ke Sekdakab Mojokerto. Namun jika surat tersebut penting dan ditujukan untuk Bupati maka langsung diteruskan ke Kepala Daerah tersebut. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar