Politik Pemerintahan

Pemkab Malang Sediakan Rp 112 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Malang (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menilai pembebasan biaya SPP bagi murid SD dan SMP di wilayahnya sukar terealisasi. Karena wabah Covid-19, para siswa terpaksa belajar dari rumah, sehingga minim menggunakan fasilitas sekolah.

“Harapan hati maunya begitu (penggratisan SPP). Tapi Kabupaten Malang ini, anggaran kita itu amat sangat terbatas, jumlah wilayah cukup luas. Maka dari itu kita harus menginventarisasi berapa jumlah sekolah swasta,” terang Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Senin (20/4/2020).

Didik menjelaskan, adanya bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) sudah cukup meringankan beban orang tua siswa dalam biaya pendidikan.

“Kita sebenarnya sudah memberikan Bosda, untuk SD dan SMP. Sudah kami berikan antara Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu. Untuk lebih dari itu terlebih ada situasi musibah semacam ini, ya tidak bisa,” beber Didik.

Penanganan Covid-19 kini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Malang saat ini. Maka dari itu, sebagian besar anggaran dialihkan ke penanganan wabah penyakit. Menurut Didik anggaran yang tersedia terbatas, sehingga harus bijak dalam penggunaannya.

“Kalau untuk gratis (SPP) tidak bisa ya, namun sudah kami bantu melalui Bosda,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan Rp 112 miliar guna mengatasi wabah virus corona di wilayahnya.

Sementara itu, Bupati Malang, Muhammad Sanusi menjelaskan, dana tersebut berasal realokasi serta refocusing APBD 2020. Nilainya Rp 22 miliar.

Rincian sumbernya berasal dari silpa atau (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan), dana darurat, serta belanja tidak terduga sebesar Rp 90 miliar.

“Total dana yang kami alokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 112 miliar,” ujar Sanusi.

Sanusi menambahkan, dana yang dialokasikan untuk Covid-19 tak akan berpengaruh terhadap program pemerintahannya.

Kata Sanusi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini tengah menyusun skema distribusi bantuan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Pembangunan sementara masih tetap jalan, yang banyak dari silpa tahun lalu sama perdin (perjalanan dinas),” Sanusi mengakhiri. [yog/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar