Politik Pemerintahan

Pemkab Malang Sebut Investasi Lotte Grosir Terbentur Izin Pembangunan

Malang (beritajatim.com) – Keinginan PT Lotte Grosir Indonesia (LGI) mengucurkan investasi hingga mencapai Rp 300 miliar, untuk membuka gerai di wilayah Kabupaten Malang terbentur regulasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Malang, Subur Hutagalung. Kata Subur, sebenarnya Dewan tidak tergesa-gesa untuk mengambil langkah dalam melakukan sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda), khususnya perda nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

“Kalau saya, yang pertama, selesaikan dahulu regulasi tentang pendirian pasar modern, baru menjalankan proses pendirian yang mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan gak ada masalah,” ungkapnya, Subur, Senin (2/12/2019).

Menurut Subur, saat ini yang paling utama adalah adanya penyesuaian Perda dengan beberapa investasi yang akan dan sudah masuk di Kabupaten Malang.

“Makanya itu harus di sesuaikan, saat ini kami kan berusaha mengakomodir investasi yang akan masuk ke Kabupaten Malang,” tegasnya.

Akan tetapi, ketika ditanya tentang beberapa pembangunan dan pendirian pasar modern yang ada saat ini menjamur dan banyak berada di depan pasar tradisional, Subur enggan menjawab.

“Ya ini kan kita mengakomodir Lotte, awalnya disitu, supaya Lotte bisa berinvestasi di Kabupaten Malang,” jelasnya.

Sebab, lanjut Subur, berdasarkan titah Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk kepengurusan perizinan, didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Intruksi Presiden itu benar, makanya saya sebelum bersurat pada PT Lotte, saya ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pihak BKPM,” pungkasnya.

Seperti diketahui pihak Lotte Grosir Indonesia saat ini sudah mengurus izin sesuai prosedur yang berlaku. Pengurusan izin, sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu.
Pada Agustus 2018, Lotte Grosir Indonesia sebenarnya telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Fungsi NIB sebetulnya adalah pengganti semua surat izin usaha terdahulu yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh para pengusaha.
Namun nyatanya, modal NIB itu tidak cukup bagi Lotte Grosir Indonesia yang berencana berinvestasi di Kabupaten Malang.
Lotte Grosir Indonesia kemudian mengikuti aturan yang berlaku. Pada September 2018, Lotte Grosir Indonesia mendapat izin pemanfaatan ruang (IPR) dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.
Kemudian, pada 14 Maret 2019, sosialisasi terhadap masyarakat dilakukan Lotte Grosir Indonesia. Atas rencana pembangunan Lotte Grosir Indonesia di Jalan Raya Mondoroko, Kelurahan Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, masyarakat setuju dan tidak ada keberatan.
Selanjutnya pada 22 Maret, Lotte Grosir Indonesia mengajukan keterangan domisili melalui online simple sub mission (OSS) dan telah disetujui. Keterangan domisili itu diterbitkan oleh pihak Kelurahan Banjararum.
Di bulan yang sama, Badan Pertahanan Nasional (BPN) juga menerbitkan pertimbangan teknis bagi Lotte Grosir Indonesia. Sehingga tanggal 29 Maret, Lotte Grosir Indonesia kemudian mengajukan UKL/UPL, mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
Memasuki 9 April, Lotte Grosir Indonesia berlanjut mengajukan izin lokasi ke Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Malang. Disitu disebutkan, jika selama tiga hari tidak ada penolakan, maka izin lokasi tersebut diterima.
Benar saja, selama 14 hari menunggu, Lotte Grosir Indonesia tidak mendapatkan keterangan penolakan. Hingga pada 29 April, DPKPCK menerbitkan keterangan rencana kabupaten.
Pada 8 Mei, Lotte Grosir Indonesia mengurus analisis dampak lingkungan (AMDAL) Lalin ke Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Hasilnya, Dirjen Perhubungan Darat menyetujui AMDAL tersebut.
Masalah muncul di saat-saat terakhir. Pada 14 Mei, DPMTSP mengembalikan berkas Lotte Grosir Indonesia dan menyatakan bahwa izin tidak dapat diproses.
“Terus pak Subur (Kepala DPMTSP Kabupaten Malang, red) gak ada keputusan sampai sekarang. Pak Subur sebenarnya juga mengakui, Perda ini bertentangan dengan undang-undang (undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, red), jadi gak tahu ini siapa yang gak ngerti. Pemkab ini membuat sengsara orang, semua izin sudah di urus, tapi yang terakhir kok justru tidak bisa keluar. Ada apa ini,” kata Kuasa PT Lotte Grosir Indonesia, Punto Wijoyo, saat ditemui Rabu (27/11/2019).
Punto pun mengaku kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Terlebih lagi, rencana pemerintah pusat untuk menarik sebanyak-banyaknya investor tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.
“Lelah sekali kami ini. Tujuh kali sudah ketemu pak Sanusi (Bupati Malang, red). Diminta untuk sabar terus,” tegasnya.
Sebagai informasi, PT Lotte Grosir Indonesia termasuk penanam modal asing yang berasal dari Korea Selatan. Di seluruh Indonesia, mereka sudah memiliki 31 gerai. (yog).COM – Rencana investasi yang dilakukan PT Lotte Grosir Indonesia di Kabupaten Malang terganjal.(yog/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar