Politik Pemerintahan

Pemkab Malang Bentuk Tim Pengawasan Bangunan Tower BTS Bermasalah

Malang (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Malang akan membentuk tim pengawasan untuk melakukan penertiban bangunan tower Base Transceiver Tunggal (BTS) yang saat ini tengah meresahkan Masyarakat Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Diduga, keberadaan tower BTS ilegal atau tidak berizin.

“Kami akan bentuk Tim, pekan depan tim itu sudah gerak, dan langsung meninjau lokasi bangunan BTS itu,” tegas Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Matondang, Kamis (1/4/2021).

Pria yang akrab disapa Mando menjelaskan, pembentukan pansus atau tim untuk mengawasi dan penertiban bangunan BTS ilegal tersebut, merupakan bentuk komitmen Pemkab Malang dalam menjalankan dan menegakkan peraturan yang sesuai dengan peraturan perundangan.

“Tim tersebut nantinya akan melakukan tahapan-tahapan dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Sebagai informasi, bangunan tower Base Transceiver Tunggal (BTS), yang memiliki tinggi kurang lebih mencapai 50 meter tersebut berdiri kokoh di dekat pada Wonokerto, Bantur.

Bangunan BTS tersebut ditengarai tidak memiliki izin, lantaran pemilik rumah yang berada persis di sebelah selatan dari tower merasa tidak pernah memberikan izin, baik secara lisan maupun tertulis. [yog/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar