Politik Pemerintahan

Pemkab Lumajang Dorong Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati saat menerima penghargaan

Lumajang (beritajatim.com) – Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menerapkan sistem belanja pengadaan barang/jasa secara digital melalui UMKM sejak beberapa waktu yang lalu.

“Ini sudah mulai dilakukan soal belanja online, jadi pembelian pengadaan barang di bawah Rp50 juta itu langsung online ke perorangan, boleh juga ke UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah, red) yang sudah terdaftar di bagian pengadaan barang dan jasa,” ujar dia saat dimintai keterangan usai menghadiri acara Launching Pemanfaatan e-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) Si Master dan Si Layar di Gedung Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (19/11/2020).

Bunda Indah juga menyampaikan bahwa piagam penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan, dirinya mengharapkan agar Penghargaan Atas Komitmen untuk Perubahan Budaya Kerja Menuju Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Meningkatkan Peran Serta UMKM Jawa Timur dapat dijadikan sebagai motivasi oleh semua instansi pemerintah di Lumajang.

“Saya berharap, penghargaan yang diterima ini dapat menjadi motivasi untuk penggunaan sistem dengan baik di semua instansi pemerintah,” kata dia

Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Timur menjelaskan, saat ini inovasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus diinisiasi. Salah satu inovasi terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adalah Jatim Bejo. Jatim Bejo merupakan transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui Jatim Bejo.

Menurut dia, Jatim Bejo merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan peran serta UMKM dalam kegiatan belanja pemerintah. Seperti halnya arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Seperti halnya pesan yang disampaikan Bapak Presiden dalam Rakornas Rabu (18/11/2020) kemarin. Jadi, setiap pengadaan dan barang jasa di bawah Rp2,5 Miliar diwajibkan untuk menyerap produk usaha mikro, sementara di atas Rp 2,5 miliar harus menyerap produk usaha kecil dan menengah,” jelas dia.

Sementara itu, petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang hadir dalam kegiatan tersebut mengajak agar para pejabat dan pengambil kebijakan untuk mendukung inovasi Jatim Bejo. “Mari kita beritikad baik untuk keluar dari kolusi, keluar dari niat untuk mengambil keuntungan dari pelayanan publik, mari kita bertransparan, sistem ini sudah bagus, harus didukung dengan baik,” kata dia.

Sementara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, Jumadi dalam laporannya menerangkan, kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perubahan budaya kerja, serta upaya digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa.

“Ini upaya perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas melalui optimalisasi e-Marketplace,” terangnya sembari berharap melalui inovasi Jatim Bejo nantinya akan dapat meningkatkan peran serta UMKM terhadap proses pengadaan barang dan jasa melalui belanja pemerintah. [har/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar