Politik Pemerintahan

Pemkab Lamongan Gelar Pembinaan dan Sosialisasi Kepada 120 Pejabat

Lamongan (beritajatim.com) – Pemkab Lamongan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) menggelar Pembinaan dan Sosialisasi, Senin (7/6/2021), di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. Hal itu dalam rangka menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman pejabat birokrasi di lingkungan Pemkab Lamongan tentang Manajemen ASN.

Acara tersebut dibuka Wakil Bupati Abdul Rouf. Diketahui, Pembinaan dan Sosialisasi itu meliputi Penerapan Manajemen Kinerja, Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penegakan Disiplin PNS Kepada Pejabat Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pada acara yang dihadiri 120 orang pejabat yang terdiri dari Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Lamongan, baik eselon II maupun III. Abdul Rouf menjelaskan, data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan berjumlah 8.744 orang.

Dari jumlah tersebut, 70% merupakan tenaga fungsional pendidikan dan kesehatan yang berjumlah 6.026 orang, lalu 10% atau 914 orang adalah pejabat struktural, sedangkan sisanya atau 20% merupakan staf atau pelaksana dan fungsional umum lainnya.

“Jumlah PNS yang cukup besar tersebut juga menunjukkan potensi SDM yang besar untuk mendukung terwujudnya visi dan misi serta program prioritas Kabupaten Lamongan, khususnya dalam hal pelayanan publik yang baik. Hal tersebut dapat terwujud apabila manajemen PNS dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang selama ini dilakukan,” tutur Abdul Rouf yang akrab disapa Pak Bro.

Dalam kesempatan itu, Pak Bro berharap, dengan dilakukan sosialisasi dan pembinaan ini nantinya dapat diperoleh banyak bahan, pencerahan, masukan dan saran perbaikan dari narasumber dari KASN dalam rangka memantapkan manajemen PNS di kabupaten Lamongan.

“Untuk itu, saya meminta dan mengajak para pejabat Pimpinan Tinggi (eselon II) dan administrator (eselon III) yang hadir di sini untuk benar-benar mengikuti dan menyimak dengan baik, agar nantinya dapat diterapkan saat melaksanakan tugas sesuai lingkup kewenangannya,” tuturnya.

Narasumber yang hadir dalam sosialisasi ini adalah Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1, Rudiarto Sumarwono dan Asisten Komisioner KASN, John Ferianto. Keduanya menyampaikan materi mengenai Pembinaan Sistem Manajemen ASN Paska Pilkada Serentak dan Penegakan Disiplin Bagi PNS.

“Reformasi birokrasi ASN mengarah pada transformasi birokrasi dan pengelolaan SDM aparatur dari comfort zone menuju competitive zone. Di mana terciptanya birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani,” jelas Rudi dalam paparannya.

Lebih lanjut, kedua narasumber memberi pembekalan secara khusus kepada seluruh pejabat yang hadir. Menurutnya, mereka harus mampu mengintegrasikan system merit yang mencakup 8 aspek, masing-masing terdiri dari system informasi, perlindungan pelayanan, penggajian, penghargaan, disiplin, manajemen kinerja perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi.

“Dengan system merit menurut Undang undang ASN, pengangkatan seorang pejabat karena kompetensi, kualifikasi dan kinerja, tidak boleh karena afiliasi dalam bentuk apapun. Tidak boleh lagi ada politik balas budi atau balas dendam. Dan yang paling penting ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan,” pesan Rudi mengakhiri paparannya. [riq/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar