Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkab Jember: Uji Publik RPJMD Paling Demokratis, Diikuti 190 Orang

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Hadi Mulyono

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membantah tudingan sejumlah anggota panitia khusus DPRD setempat soal uji publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak diikuti perwakilan elemen masyarakat.

Sejumlah anggota pansus bahkan meminta agar uji publik diulang. “Berikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan uji publik kembali,” kata Siswono, anggota pansus dari Gerindra, dalam rapat Pansus RPJMD di gedung DPRD Jember, Kamis (12/8/2021).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Hadi Mulyono mengatakan, sudah melibatkan elemen masyarakat dalam penyusunan Ranwal RPJMD. “Mulai dari satu, terkait SDG’s (Sustainable Development Goals) untuk pencapaian 17 program berkelanjutan, dibagi empat pilar. Berapa hari kami (membahas) melibatkan semua elemen, baik dari unsur perbankan, NU, Muhammadiyah, Tanoker, dan lain-lain,” katanya.

“Kedua, dalam forum konsultasi publik, Universitas Jember hadir. Perguruan tinggi yang lain juga kita undang. Di samping itu untuk masyarakat disediakan Google Form yang bisa diakses semuanya, dan itu diinformasikan. Mohon maaf karena pandemi Covid, kita menggunakan sistem daring. Bahkan Pak Nurhasan mengikuti melalui forum daring,” kata Hadi.

“Semuanya membuka akses. Bukan hanya OPD kami, tapi semua unsur. Bahkan yang terlibat dalam daring itu diinventaris, hampir 190 peserta yang ikut dalam konsultasi publik kemarin. Bukan hanya OPD dan camat. Bahkan di awal-awal sudah dilaksanakan seperti itu. Google form juga sudah kami sampaikan. Artinya (masyarakat) bisa memberikan informasi masukan dan saran,” kata Hadi.

“Itu uji publik yang paling demokratis. Banyak sekali, dan semua yang disampaikan teman-teman Dewan sudah masuk. Hanya mungkin dari partai, kami berpendapat masuk dalam ruang pansus ini,” kata Sekretaris Daerah Jember Mirfano.

Mirfano mengatakan, forum konsultasi publik tidak perlu diulang. “Pansus bisa mengundang mereka (elemen masyarakat), sehingga ini jalan terus, dan kejar-kejaran waktu ini selesai pada 26 Agustus. Tapi prinsip, monggo rekomendasi pansus seperti apa,” katanya.

Kalau pembahasan RPJMD mengalami keterlambatan, menurut Mirfano, akan ada sanksi dari pemerintah pusat berupa penundaan gaji bupati dan DPRD Jember. Setelah RPJMD, akan ada pembahasan rencana strategis, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2022. “Jadi banyak agenda yang hampir tumpang tindih, harus segera selesai juga,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar