Politik Pemerintahan

Pemkab Jember Tak Langsung Laksanakan Rekom Sanksi 3 Camat dari KASN

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak akan langsung mengeksekusi rekomendasi sanksi dari Komisi Aparatur Sipil (KASN) Negara terhadap tiga orang camat yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah. KASN merekomendasikan sanksi disiplin sedang.

“Kami periksa dulu. Jadi meskipun sudah ada rekomendasi KASN, tapi kami tetap akan periksa dulu oleh atasan langsung. Insya Allah kemarin sudah kami surati,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano, Jumat (6/11/2020).

Camat Pakusari Ahmad Fauzi dan Camat Sumberjambe Rusdiyanto sudah dipanggil. Sementara untuk proses pemeriksaan terhadap Camat Tanggul Muhammad Ghozali, Mirfano tidak memberikan penjelasan. Dia mengatakan, pemeriksaan bisa menggunakan tim pemeriksa maupun atasan langsung. “Kita lihat, kalau cukup atasan langsung, ya cukup saya yang memeriksa,” katanya.

Badan Pengawas Pemilu Jember mengingatkan kepada pemerintah daerah agar segera melaksanakan rekomendasi KASN tersebut. Bawaslu menerima tembusan surat dari KASN via surat elektronik pada 23 Oktober 2020.

“Kami mengingatkan sebagai pengawas (kepada Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief) apakah rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau belum, segera ditindaklanjuti karena ada batas waktu 14 hari sejak surat diterima PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” kata Ketua Bawaslu Jember Thobrony Pusaka.

Thobrony mengatakan, jika tidak ada tindaklanjut dari rekomendasi KASN, Bawaslu Jember akan melaporkan hal ini kepada Bawaslu Jawa Timur dan Bawaslu RI. “Ini nanti sesuai aturan, KASN bersurat ke presiden,” katanya.

Bawaslu dan KASN saat ini tengah digugat perdata oleh Ghozali di Pengadilan Negeri Jember, karena rekomendasi tersebut. “Terakhir sebelum ada gugatan itu, saya cek, rekomendasi ini belum ditindaklanjuti,” kata Thobrony.

Kastorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri mengatakan, KASN tak akan sembarangan dalam merekomendasikan sanksi buat aparatur sipil negara yang terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah. “Secara prosedural, sebelum KASN menjatuhkan sanksi, tentu mereka sudah memverifikasi bukti-buktinya. Tidak asal-asalan dong. Bagaimana mau asal-asalan wong nasib orang kok,” katanya.

“Bukti-bukti pelanggaran itu dikumpulkan Bawaslu dan oleh KASN diverifikasi. Setelah memverifikasi, digolongkanlah pelanggaran itu,” kata Sinaga. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar