Politik Pemerintahan

Pemkab Jember Diperintahkan Patuhi Rekomendasi Mendagri dan Gubernur

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah pusat memerintahkan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dua hal. Pertama, mematuhi rekomendasi Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Timur yang terbit pada November dan Desember 2019. Kedua, penataan kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK) harus didasarkan pada KSOTK yang telah diundangkan dalam peraturan daerah pada 1 Desember 2016.

Medio November 2019, Mendagri memang memerintahkan tiga hal untuk dilaksanakan Pemkab Jember melalui Pemprov Jatim. Pertama, pencabutan belasan surat kepusan mutasi. Kedua, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja). Ketiga, tidak lanjut surat Menterti Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

Demikian inti dari hasil rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin Direktur Fasilitasi Kelembagaan Makmur Marbun dan diikuti sejumlah pejabat kementerian, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Jember, Selasa (21/1/2020) kemarin.

“Direktorat Fasilitasi Kelembagaan akan membantu Pemkab Jember melaksanakan dua hal ini. Komitmennya Kemendagri dan Pemprov Jatim akan membantu,” kata Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Rabu (22/1/2020).

Menurut Mirfano, tak ada pembahasan soal mutasi besar-besaran yang dilakukan tempo hari. “Tidak dibahas,” katanya.

Berdasarkan fotokopi dokumen kesimpulan rapat yang beredar di kalangan wartawan, bupati Jember diminta menyampaikan Rancangan Perbup tentang KSOTK kepada Biro Hukum Provinsi Jatim paling lambat lima hari setelah pelaksanaan rapat itu. Biro Hukum Provinsi memfasilitaso rancangan perbup itu paling lambat dua hari kerja terhitung sejak diterima usulan dari bupati.

Pengisian jabatan disesuaikan dengan rekomendasi yang ditetapkan Komite Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pelantikan hasil penataan jabatan berdasarkan KSOTK baru dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Mendagri. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar