Politik Pemerintahan

Pemkab Jember Diberi Tenggat 7 September untuk Patuhi Rekom Mendagri

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, harus menindaklanjuti hal-hal yang belum dilaksanakan dalam rekomendasi surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019, terkait persoalan susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah dan mutasi birokrasi.

Hal ini menjadi salah satu inti kesepakatan dalam rapat koordinasi dan asistensi penyelesaian permasalahan pemerintahan Kabupaten Jember, di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Rapat berlangsung kurang lebih enam jam, diikuti Bupati Faida, pimpinan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Pimpinan Daerah RI.

“Dari berita acara itu kita bisa menyimpulkan, bahwa Kemendagri yang mengeluarkan surat tentang hasil pemeriksaan khusus itu tetap konsisten dengan keputusannya, bahwa bupati harus tetap menindaklanjuti itu. Tidak boleh tidak. Ini juga linier dengan apa yang dilakukan DPRD dalam hak interpelasi dan hak angket,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi via sambungan telepon, Rabu (8/7/2020).

Dalam rapat itu, menurut Itqon, Kemendagri lebih banyak bertanya soal tindak lanjut surat Mendagri bernomor 700/12429/SJ perihal Rekomendasi Pemeriksaan Khusus tertanggal 11 November 2019. Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak meminta kepada Bupati Faida untuk membuktikan bahwa surat Mendagri dilaksanakan.

“Kemendagri tetap bersikukuh bahwa surat rekomendasi tertanggal 11 November 2019 harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh bupati,” tambah Itqon. Namun karena tidak ada bukti bahwa surat Mendagri telah dilaksanakan, maka akhirnya dalam berita acara rapat disepakati, hasil tindak lanjut surat Mendagri itu disampaikan oleh Pemkab Jember melalui gubernur Jatim paling lambat 7 September 2020.

Sementara itu, usulan permohonan persetujuan tertulis pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Jember akan segera diproses setelah surat Mendagri tersebut ditindaklanjuti.

Sebagaimana pernah diberitakan, dalam surat tertanggal 11 November 2020 itu, Mendagri menyarankan Gubernur Khofifah Indar Parawansa agar memerintahkan kepada Bupati Faida agar melakukan tiga hal.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Bupati Faida saat meninjau Stadion Jember Sport Garden (JSG). (foto: Humas Pemkab Jember)

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat Mendagri ini terbit didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat itu dijelaskan detail bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menemukan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember.

Fakta-fakta itu ditemukan, setelah dua tim itu melakukan pemeriksaan khusus menyusul adanya laporan tertanggal 12 Februari 2019 dan 5 Maret 2019 terkait dugaan mutasi PNS yang tida sesuai ketentuan. Semua berawal saat Bupati Faida melakukan pengangkatan dalam jabatan pada 2018 dengan menetapkan sepuluh keputusan. Lalu pada 2019, dia telah menandatangani dan menetapkan satu keputusan tentang demisioner, satu keputusan tentang pengangkatan kembali 211 pejabat yang dilakukan demisioner hasil pertimbangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember juga menetapkan 30 perubahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah (OPD). Selanjutnya, terbit enam keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Tim Mendagri menemukan fakta sebagai berikut:

1. Ada sebelas PNS yang dimutasi dengan masa jabatan kurang dari dua tahun.
2. Adanya pengangatan fungsional umum yang langsung menjadi pejabat administrator.
3. Ada lima belas camat yang tidak mempunyai kompetensi latar belakang pendidikan ilmu pemerintahan.
4. Pemkab Jember belum menindaklanjuti surat peringatan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 821.2/242/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019. Surat itu mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduan Kabupaten Jember.

5. Pengangkatan dalam jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama tidak berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
6. Pelaksanaan mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas penetapannya tidak ada usulan tertulis dari pimpinan organisasi perangkat daerah dan pertimbangan Baperjakat.

7. Tanggal 2 Januari 2019, Bupati Faida memberhentikan 366 PNS dari jabatan, dan mengangkat kembali 211 pejabat. Tim Mendagri menemukan fakta, bahwa penandatanganan berita acara tim Baperjakat tidak memenuhi asas legal formal, karena ketiga PNS yang menandatanganinya sudah didemisionerkan (diberhentikan dari jabatan) menjadi jabatan fungsional umum, sehingga tidak berwenang memberikan pertimbangan kepada bupati.

8. Pengangkatan kembali oleh Bupati Jember mengakibatkan 66 PNS tidak diangkat kembali ke dalam jabatan sampai dengan Mei 2019, sehingga yang bersangkutan non job. Selain itu ada tujuh PNS yang memiliki dua jabatan definitif dalam dua keputusan yang berbeda.

9. Perubahan Peraturan Bupati tentang KSOTK Pemkab Jember tanpa melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak didahului proses analisis jabatan. Ini berdampak pada tumpang tindihnya uraian tugas antar organisasi perangkat daerah dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan peraturan perundang-undangan atau bukan kewenangan kabupaten.

10. Dampak lain perubahan perbup KSOTK tak sesuai ketentuan itu adalah terhambatnya rencana kenaikan pangkat 711 PNS karena tidak terintegrasinya nomenklatur jabatan dengan SAPK (Sistem Aplikasi Kepegawaian) dan kehandalan sistem e-formasi pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Jember tidak termutakhirkan dan tidak terintegrasi.

Sepuluh fakta tersebut menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan Pemkab Jember terhadap:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.
4. Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Mendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Faida menjelaskan bahwa tidak ada persoalan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jember terkait dengan APBD 2020. “Sampai saat ini saya melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik berdasarkan APBD yang telah disusun, berdasarkan pasal 313 ayat 1 UU Pemda melalui peraturan Bupati nomor 3 tahun 2020, dengan demikian secara prosedural dan subtansi tidak ada maladministrasi,” ujar Faida.

Faida menegaskan bahwa dirinya telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kemendagri, salah satunya yaitu telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020.

“Saya telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020 setelah gubernur melakukan evaluasi Peraturan Bupati KSOTK tersebut. Dengan demikian Perbup tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember telah sesuai dengan struktur dan nomenklatur,” terangnya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar