Politik Pemerintahan

Pemkab Jember Butuh Waktu Setahun untuk Patuhi Perintah Mendagri

Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membutuhkan waktu satu tahun untuk melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Implikasi tak dilaksanakannya perintah tersebut merembet hingga pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah bisa kami eksekusi. Tapi memang kami sangat ekstra hati-hati karena menyangkut nasib ratusan pejabat di Jember. Kami sangat ingin ketika mengeksekusi, seminimal mungkin jangan sampai ada yang turun eselon,” kata Pelaksana Tugas Bupati Jember Abdul Muqiet Arief, Jumat (6/11/2020).

Semua berawal saat Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai wakil pemerintah pusat tertanggal 11 November 2019. Dengan bekal surat itu, Khofifah memerintahkan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tiga hal.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat bernomor 700/12429/SJ itu mengenai rekomendasi atas pemeriksaan khusus dan ditandatangani langsung oleh Mendagri. Surat itu ditembuskan kepada Inspektur Daerah Provinsi Jawa Timur dan Ketua DPRD Jember. Dari pemeriksaan khusus tersebut ditemukan adanya delapan regulasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan mendagri yang dilanggar.

Surat Mendagri turun di tengah suasana pembahasan rancangan APBD 2020. DPRD Jember kemudian meminta kepada Bupati Faida untuk melaksanakan perintah tersebut sebelum melanjutkan pembahasan APBD. Namun Bupati Faida saat itu berbeda pandangan dan menganggap masalah KSOTK organisasi perangkat daerah tersebut tak terkait langsung dengan pembahasan APBD. Pembahasan APBD pun terhenti. Bupati Faida lantas menerbitkan peraturan bupati untuk melaksanakan APBD 2020.

Beberapa kali pertemuan yang melibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab Jember, dan DPRD Jember dilangsungkan untuk membahas persoalan ini. Terakhir, pada 7 Juli 2020 di ruang rapat Kementerian Dalam Negeri Gedung A Lantai 3, Jakarta, diputuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember harus menindaklanjuti hal-hal yang belum dilaksanakan dalam rekomendasi surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 11 November 2019, terkait persoalan susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah dan mutasi birokrasi.

Kemendagri tetap bersikukuh bahwa surat rekomendasi tertanggal 11 November 2019 harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh bupati. Dalam berita acara rapat disepakati, hasil tindak lanjut surat Mendagri itu disampaikan oleh Pemkab Jember melalui gubernur Jatim paling lambat 7 September 2020.

Dalam pertemuan tersebut, Faida menjelaskan bahwa telah menindaklanjuti rekomendasi dari Kemendagri, salah satunya yaitu telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020.

“Saya telah mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK pada tanggal 3 Januari 2019 dan memberlakukan kembali Perbup KSOTK pada tanggal 31 Desember 2020 setelah gubernur melakukan evaluasi Peraturan Bupati KSOTK tersebut. Dengan demikian Perbup tentang KSOTK perangkat daerah di lingkungan Pemkab Jember telah sesuai dengan struktur dan nomenklatur,” terangnya.

Namun ternyata Mendagri Tito Karnavian menilai isi suratnya belum dilaksanakan. Ia menerbitkan surat tertanggal 15 Juli 2020 bernomor 970/4072/SJ tentang Tindaklanjut Permasalahan di Kabupaten Jember. Dalam surat itu disebutkan, bahwa ada pelanggaran terhadap implementasi merit sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan pelanggaran penyusunan kelembagaan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terkait pelanggaran implementasi merit sistem dan pelanggaran penataan kelembagaan perangkat daerah, Mendagri Tito mewajibkan Gubernur Khofifah sebagai wakil pemerintah pusat, agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Jember. Hal ini sesuai dengan pasal 10 dan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Setelah naik jabatan menjadi pelaksana tugas bupati, Wakil Bupati Muqiet Arief bertemu dengan Gubernur Khofifah, Jumat (25/9/2020). “Kami bincang-bincang bertiga dengan Sekda Provinsi Jatim. Gubernur telah menyampaikan kepada kami untuk menindaklanjuti arahan dari kementerian Dalam Negeri. Saya merasa sangat berbahagia. Ini sudah arahan dari gubernur,” katanya.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian selama dua hari, 27-28 Oktober 2020, menggelar rapat pemutakhiran tindak lanjut pemeriksaan khusus Kabupaten Jember di Kota Batu bersama Muqiet Arief. Muqiet akan langsung mengeksekusi perintah Mendagri itu sebelum jabatannya sebagai pelaksana tugas bupati berakhir. “Semakin banyak jeda, akan semakin gaduh,” katanya kemarin. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar