Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkab Jember Bentuk Dinas Pemadam Kebakaran

Petugas pemadam kebakaran saat menyelamatkan kucing di rumah warga Jember. [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, membentuk organisasi perangkat daerah baru yakni Dinas Pemadam Kebakaran. Sebelumnya, unit pemadam kebakaran tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

“Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dubentuk sebagai dinas mandiri, tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan permendagri paling lama satu tahun sejak diundangkan,” kata Bupati Hendy Siswanto, dalam rapat paripurna pengajuan lima rancangan peraturan daerah di gedung DPRD Jember, Kamis (30/9/2021).

Dengan adanya pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran, Pemkab Jember mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain Dinas Pemadam Kebakaran, raperda baru ini juga meliputi penyesuaian pertanggungjawaban direktur rumah sakit daerah. Menurut Hendy, dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, direktur rumah sakit daerah masih bertanggungjawab kepada bupati Jember melalui Sekretaris Kabupaten.

“Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019, yang mana untuk direktur rumah sakit daerah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit daerah kabupaten. Sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit merupakan tanggungjawab direktur rumah sakit,” kata Hendy.

Perubahan juga meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini merupakan intensitas besar dengan empat bidang. Sementara dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, jumlah bidang masih tiga. “Perlu dilakukan perubahan peraturan daerah untuk mengakomodir dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi,” kata Hendy.

Sementara untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ada perubahan struktur organisasi. Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang terdiri atas satu sekretariat dan dua bidang. Kini dinas tersebut hanya terdiri dari satu sekretariat dan kelompok jabatan fungsional, sehingga bidang yang dahulu berada di bawah langsung Kepala Dinas digantikan oleh kelompok jabatan fungsional.

Perubahan struktur terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja yang saat ini masih terdiri dari satu sekretariat dan tiga bidang. “Mengingat beban kerja yang besar, maka diperlukan perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan menambah satu bidang, sehingga total ada empat bidang,” kata Hendy. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar