Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkab Jember Beli 500 Ton Beras Petani, Bingung Salurkan untuk Bansos

Kepala Disperta Jember Imam Sudarmadji

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah membeli 500 ton beras milik petani dari target pembelian seribu ton sebagaimana diinginkan bupati. Namun, beras yang digunakan untuk bantuan sosial masa pandemu tersebut belum semuanya tersalurkan untuk keluarga penerima manfaat.

Beras tersebut dibeli dari delapan gabungan kelompok tani dan Koperasi Unit Desa Sumber Alam Ambulu dengan harga Rp 9.085 per kilogram. Harga ini masih dibawah harga anggaran Rp 10.350 per kilogram yang diajukan dalam RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) pada 4 Agustus 2021.

Dinas Pertanian Jember memprediksi beras tersebut akan disalurkan sebagai bantuan sosial untuk kurang lebih 78 ribu kepala keluarga. Rencananya setiap kepala keluarga mendapat bantuan 10 kilogram beras. “Itu belum ada verifikasi faktual data dari Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan. Kita berasumsi seperti itu,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Jember Imam Sudarmadji.

Jumlah ini tentu jauh di bawah target 100 ribu kepala keluarga penerima bantuan. Ini membuat Dinas Pertanian tak berani langsung mengadakan seribu ton beras, karena khawatir kalau beras yang disimpan terlalu lama untuk menunggu pendataan penerima rampung akan rusak. “Maka disepakati pada tahap awal kami ambil 500 ton dulu yang terbagi dalam delapan penyedia gapoktan dan KUD,” kata Imam.

Disperta saat ini menunggu daftar penerima bantuan sosial dari masing-masing organisasi perangkat daerah. OPD sudah mengajukan data 3.424 kepala keluarga penerima bantuan, dan beras sudah mulai bisa didistribusikan pekan lalu. Sementara Disperta sendiri mulai menyalurkan beras itu untuk 13.306 keluarga buruh tani. Dengan demikian dari total 500 ton beras petani yang sudah terbeli, sudah siap didistribuskan sebanyak 167,306 ton.

Imam khawatir dengan masih banyaknya beras yang belum tersalurkan. “Karena ini berasnya ada di petani yang secara teknologi mungkin kurang, dikhawatirkan beras rusak. Maka itu kami terus terang tidak berani mengadakan seribu ton,” katanya. Jika memang pengadaan hanya cukup 500 ton, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas daerah.

Di tengah masih belum terpenuhinya target jumlah penerima bantuan, Imam mengatakan, pembelian beras ke petani oleh pemda berdampak pada harga gabah. “Kalau kita melihat surplus beras kita sampai April saja, kurang lebih 138 ribu ton. Dan yang sudah kami lakukan baru membeli 500 ton. Tapi itu sudah berdampak pada harga gabah, sudah mulai terjadi persaingan (sehingga) harga naik. Itu memang yang diinginkan bupati, bahwasanya petani bisa terangkat kesejahteraannya,” katanya.

Imam Sudarmadji mengatakan, pihaknya selalu aktif melihat harga setiap panen raya. Saat panen raya, gabungan kelompok tani (gapoktan) yang memiliki unit mesin penggilangan padi dipanggil dan diberitahu soal pembelian beras petani.

“Kami berdiskusi dengan penggilingan. Saya tanya petani bisa memproduksi beras sampai beras apa. Kalau kami paksakan dia tidak bisa, kami juga tidak bisa membeli. Ternyata petani bisa membuat beras medium dengan RMU (Rice Milling Unit atau mesin penggilingan padi) dari gapoktan yang sudah ada,” kata Imam.

Imam meminta kesanggupan gapoktan untuk membeli gabah dari petani dengan harga mendekati harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 4.200 per kilogram. “Waktu itu, harga gabah saat panen raya bulan Juli adalah Rp 3.600 – 3.700 per kilogram. Kami kumpulkan dan hitung dan menginventarisasi gabah petani,” katanya. Gapoktan dimintai kesanggupan menyediakan 500 ton beras dalam waktu singkat, karena bupati ingin segera membantu warga miskin yang terdampak pandemi. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar