Politik Pemerintahan

Pemkab Jember Anggap Bahas KUA-PPAS Tak Relevan Lagi

Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD Jember Mirfano

Jember (beritajatim.com) – Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin agar DPRD menjadwalkan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 dan tidak lagi membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Berdasarkan aturan, sebelum membahas RAPBD 2020, Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus membahas dulu KUA-PPAS. Namun Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD Jember Mirfano mengangap KUA-PPAS tak perlu dibahas kembali.

“Tanggal 12 Desember 2019, bupati kirim surat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jember untuk dibahas lebih lanjut. Undangan tentang KUA-PPAS kan sudah tidak relevan to?” kata Mirfano.

Menurut Mirfano, berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2019, jika belum ada kesepakatan tentang KUA PPAS selama enam minggu sejak dokumen KUA-PPAS dikirim, maka bupati mengirimkan RAPBD utk dibahas bersama.

“Jadi jangan bahas lagi KUA-PPAS karena timeline-nya sudah lewat. Kami menunggu undangan pembahasan RAPBD bersama Banggar,” kata Mirfano.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi pernah menjelaskan, bahwa keterlambatan rangkaian pembahasan Rencana APBD 2020 tak lepas dari kesalahan pemerintah kabupaten sendiri. “Tanggal 11 November 2019, kami baru menerima rancangan KUA-PPAS dari bupati. Beberapa hari kemudian, ada surat edaran dari gubernur yang isinya sangat menakutkan, bahwa jika proses rangkaian pembahasan APBD 2020 tidak selesai sampai pada 30 November, maka akan dikasih sanksi. Sanksinya tidak digaji, tidak diberi hak tunjangan keuangan selama enam bulan,” kata Itqon.

Empat pimpinan DPRD Jember sempat bingung. “Mana mungkin dalam waktu 18 hari, kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan mulai dari KUA-PPAS, RKA (Rencana Kerja Anggaran), sampai RAPBD,” kata Itqon.

Proses pembahasan pun dimulai dengan melibatkan Badan Anggaran DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Namun di tengah pembahasan, terbitlah surat Mendagri kepada Gubernur Khofifah yang ditembuskan kepada DPRD Jember.

Mendagri memerintahkan pencabutan belasan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan 30 peraturan bupati. “Di Jember ini ada 33 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Yang 30 OPD, perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja)-nya disuruh cabut,” kata Itqon.

Akhirnya, pimpinan DPRD Jember memilih berhati-hati dan menunda pembahasan KUA-PPAS sampai bupati mematuhi perintah Mendagri itu. “Itu semata-mata bentuk kehati-hatian kami. Kenapa? Kalau diibaratkan, anggaran akan kita gelontorkan ke gelas ini. Tapi menurut Mendagri gelas atau cangkir ini salah. Kita sekarang ini mau menggelontorkan kopi dan air putih ibaratnya. Daripada kita menuang kopi ke gelas yang salah dan menuang air ke cangkir yang salah, maka diputuskan waktu itu agar (pembahasan KUA-PPAS) ditunda,” kata Itqon. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar