Politik Pemerintahan

Pemkab Gresik Sabet WTP Kelima Kalinya

Gresik (beritajatim.com) – Untuk kelima kalinya Pemkab Gresik menyabet penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Kementerian Keuangan.

Apresiasi WTP itu diberikan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono kepada Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto di ruang auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo pada Rabu (1/07) kemarin.

Usai menerima penghargaan, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menyebut keberhasilan mempertahankan sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan hasil perjuangan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Gresik.

“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh OPD dan masyarakat. Berkat kerja keras kita semua pada masa pandemi ini Gresik masih bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya, Kamis (2/07/2020).

Sambari menambahkan, dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah pihaknya terus menerus memberikan dorongan agar lebih baik, lebih professional dan lebih transparan.

Hal itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Gresik. Tidak hanya OPD, lanjut dia, proses pengawasan oleh DPRD Gresik juga turut andil. Dengan dukungan luar biasa kepada jajaran eksekutif, sehingga bersama-sama bisa berjalan beriringan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Terima kasih kepada masyarakat yang telah tanpa henti mendoakan kami semua para pelayan masyarakat. Sehingga harapannya, kami mampu menjadi pelayan yang terus lebih baik dan lebih baik lagi. Sekaligus hal ini menjadi bukti bahwa sinergi antara eksekutif dengan legislatif berjalan baik. Untuk melayani seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Sementara, Ketua BPK-RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono menuturkan, opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Yang digaris bawahi opini ini bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya. Sehingga fungsi pengawasan dengan ketat oleh masing-masing pimpinan harus dilakukan,” katanya.

Selain Bupati Gresik, ada 10 kepala daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Timur yang menerima LHP atas LKPD TA 2019 dari BPK yakni wali kota kediri, Bupati Bondowoso, Bupati Blitar, Wali Kota Blitar, Bupati Probolinggo, Bupati Nganjuk, Wali Kota Malang, Bupati Magetan, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Madiun. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar