Politik Pemerintahan

Pemkab Gresik Bantah Hambat Proses KEK-JIIPE

Gresik (beritajatim.com) – Pemkab Gresik membantah menghambat proses kawasan ekonomi khusus (KEK). Hal ini ditegaskan oleh ketua tim KEK Pemkab Gresik Edi Hadi Siswoyo kepada wartawan.

Menurut Edi yang juga Kepala Inspektorat Pemkab Gresik menuturkan permasalahan KEK selama ini semua perizinannya menggunakan sistem online single submission (OSS). Sehingga, semua izin terintegrasi.

“Kalau semua dokumen lengkap tidak ada alasan menunggu besok,” paparnya, Jumat (24/01/2020).

Ia menambahkan selain OSS, Pemkab Gresik juga punya Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk memudahkan perizinan bagi calon investor. “Semua itu merupakan bentuk keseriusan kami,” imbuhnya.

Terkait dengan KEK ini kata dia, Pemkab Gresik per 31 Desember 2019 telah membentuk tim berdasarkan surat keputusan bupati nomor 050/1551/HK/43712/2019 tentang tim Pembentukan Rekomendasi Kawasan KEK.

“Dasar itu nantinya menjadi rekomendasi ke Gubernur Jatim lalu ke pemerintah pusat,” katanya.

Selain uraian diatas lanjut dia, juga ada sembilan dokumen yang harus dipenuhi oleh  Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Sembilan dokumen tersebut tertuang dalam pasal 12 ayat 2  PP nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

“Intinya Pemkab Gresik tidak menghambat proses KEK JIIPE,” tandasnya. (dny/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar