Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkab Gresik akan Bentuk 2 OPD Baru

Gresik (beritajatim.com) – Pemkab Gresik akan membentuk dua organisasi perangkat daerah (OPD) baru. Tujuannya untuk mengintegrasikan dengan pemerintah pusat melalui sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang tertuang dalam Permendagri 70 tahun 2019.

Untuk mendukung peraturan tersebut, Pemkab Gresik tengah menggarap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

Ranperda itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 25/2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi.

Dalam Perda tersebut, Pemkab Gresik akan menambah dua OPD baru. Yakni, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Tambahan dua ini sudah linier. Namun, pemkab juga melakukan peleburan OPD.

Ada beberapa OPD yang bakal dilebur. Yaitu,
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang akan digabung. Bidang Kebudayaan akan pindah ke Dinas Pendidikan (Dispendik) dan akan menjadi Disdikbud yang linier dengan Kemendikbud.

Sayangnya, untuk bidang Ekonomi Kreatif tidak dilebur dengan Dinas Pariwisata. Padahal di pusat ada Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bidang Ekraf ini ke depan masih melekat pada Dinas Koperindag.

Selain itu, Dinas Pertanahan dilebur dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Selain itu, dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran yang akan berdiri sendiri yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Pol PP.

Selain OPD, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) masih menjadi satu kesatuan. Padahal BPPKAD ini memiliki tiga fungsi. Yakni fungsi sebagai organisasi kepala daerah (OPD), pejabat penatausahaan keuangan (PPK SKPD), dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

Terkait dengan ini, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Achmad Wasil menuturkan, struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sudab ada. Saat ini, penyederhanaan birokrasi itu sedang dievaluasi oleh provinsi. Nantinya juga akan melalui kementrian.

“Ada OPD yang belum linier dengan pemerintah pusat. Hal itu akan kembali dievaluasi tahun depan. Nanti akan kami detailkan lagi,” ujarnya, Rabu (13/10/2021).

Ia menambahkan, untuk BPPKAD OPD ini masih tetap menjadi satu kesatuan. Yakni memiliki fungsi pendapatan dan aset.

“BPPKAD tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Semua perubahan itu akan diimplementasikan di birokrasi Pemkab Gresik tahun di 2022 mendatang,” imbuhnya. [dny/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar