Politik Pemerintahan

Pemkab Bojonegoro Resmikan Mal Pelayanan Publik

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro baru saja melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik. Mal pelayanan publik tersebut menampung 30 instansi pelayanan, baik yang berasal dari pemkab, instansi pusat di daerah, maupun instansi pelayanan lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah 199 unit.

Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengatakan, Mal Pelayanan Publik tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025. Pelayanan Publik merupakan salah satu dari delapan Area Perubahan.

Selain itu juga sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

“Hal itu dimaksudkan adanya perubahan baru terhadap tata cara pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik,” ujar Anna Mu’awanah, dalam soft launching di Gedung Mal Pelayanan Publik, Jalan Veteran, Rabu (9/1/2019) lalu.

Dalam hal pelayanan, kata dia, Pemkab Bojonegoro pada dasarnya telah banyak melahirkan berbagai bentuk pelayanan yang semakin memudahkan masyarakat. Bahkan ke depan, lanjut dia, diharapkan semakin banyak inovasi akan terlahir dan benar-benar menjadikan masyarakat semakin puas dengan pelayanan pemerintah.

“Mal ini merupakan bentuk layanan publik, dan outputnya layanan masyarakat dalam satu wadah, untuk itu harapannya bagi petugas terus kembangkan dan dekatkan layanan kepada masyarakat, karena hal ini bentuk pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Dengan telah dibukanya Mal Pelayanan Publik ini diharapkan pelayanan akan menjadi semakin baik, terintegrasi dan dapat menjadi salah satu solusi dari bentuk pelayanan terpadu yang dapat dijangkau dalam satu tempat. “Pelayanan perlu terus mencari bentuk terbaiknya. Kepuasan pelanggan, dalam hal ini masyarakat adalah menjadi tujuan utamanya,” ungkapnya.

Di era otonomi daerah saat ini pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan utama bagi para masyarakat. Dimana masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Dengan dasar itu pemkab Bojonegoro  beriinisiatif membuat Mal Pelayanan Publik.

Pj Kepala Bagian Ortala Mujianto menyampaikan, pendirian Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bojonegoro adalah upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

“Tujuannya adalah mempermudah masyarakatdalam mengakses berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat secara terintegrasi antar layanan serta terjadi sinergitas antar pelayanan yang ada,” ungkapnya.

Ruang lingkup pelayanan pada mal pelayanan publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah dan serta pelayanan badan usaha milik negara/BUMD. [lus/suf]

Mal pelayanan publik kabupaten Bojonegoro saat ini baru menampung 30 instansi pelayanan baik yang berasal dari pemkab, instansi pusat di daerah, maupun instansi pelayanan lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah 199 layanan, dengan rincian:

1. Instansi lingkup pemda bojonegoro terdiri dari 18 instansi dengan jumlah pelayanan sebanyak 149,
2. Instansi pemerintah pusat di kabupaten terdiri dari 4 instansi dengan jumlah layanan sebanyak 16,
3. Perbankan terdiri dari 3 bank dengan jumlah layanan sebanyak 8 layanan,
4. BPJS terdiri dari 2 unit dengan jumlah layanan sebanyak 13,
5. PT. Pos dengan jumlah layanan sebanyak 3,
6. PLN dengan jumlah layanan sebanyak 5,
7. PDAM dengan jumlah layanan sebanyak 5.

Apa Reaksi Anda?

Komentar