Politik Pemerintahan

Pemkab Bojonegoro Pilih Sanksi daripada Anggarkan Penanganan Covid-19 Sesuai SKB Dua Menteri

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapat sanksi pengurangan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada Mei 2020. Pengurangan itu sebesar 35 persen atau senilai Rp 24,9 miliar dari total penyaluran pada bulan Mei.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Bojonegoro Ibnu Suyuthi mengatakan, sanksi tersebut diberikan lantaran Pemkab Bojonegoro pada April 2020 tidak melakukan penyesuaian anggaran guna penanganan Covid-19 sebesar minimal 50 persen dari APBD.

Sehingga harus menerima sanksi. Punisment itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena jumlah penyesuaian anggaran penanganan Covid-19 dibawah 50 persen dari nilai APBD.

“Pemkab sudah melakukan penyesuaian anggaran, tapi masih dibawah 50 persen pada bulan April. Dan mendapat punishment Bulan Mei sebesar 35 persen dari penerimaan DAU setiap bulan,” ujarnya, Senin (1/6/2020).

Dalam penanganan Covid-19 Pemkab Bojonegoro menganggarkan sebesar kurang lebih Rp 73,8 miliar dari APBD. Sedangkan nilai APBD Kabupaten Bojonegoro 2020 sebesar Rp 6,4 Triliun.

Sesuai dengan perhitungan, sanksi pengurangan DAU tersebut lebih efektif daripada harus menganggarkan 50 persen APBD untuk penanganan Covid-19. Sebab, Pemkab Bojonegoro juga mendapat transfer kurang salur DBH Migas 2017-2018 dari pemerintah pusat. “Kalau dihitung mulai dari Mei hingga Desember, masih ada delapan bulan dikalikan Rp 24,9 miliar ketemunya Rp 199,2 miliar,” kata Ibnu Suyuthi.

Sedangkan pada Mei ini, Pemkab Bojonegoro juga mendapat transfer kurang bayar DBH Migas 2018 sebesar Rp 238 miliar. Sehingga pemotongan transfer DAU tersebut sudah tertutupi dan pembangunan di Bojonegoro masih tetap berjalan. “Kalau menyesuaikan dari belanja modal yang sumbernya diambilkan dari DBH kita tidak bisa melaksakan kegiatan pembangunan,” terangnya.

Jadi, lanjut Ibnu, jangan sampai pembangunan di Bojonegoro tersendat akibat mengejar transfer penuh dari DAU. Sementara diketahui, DBH Migas 2020 dipasang sebesar Rp 956 miliar, dan ketemunya Rp 856 miliar sekian. Dari jumlah itu hampir 80 persen digunakan untuk pembangunan fisik.

Sementara Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Lasuri mengatakan, kebijakan yang sudah diambil Pemkab Bojonegoro dinilai lebih menguntungkan bagi masyarakat. Sebab, dengan begitu konsekuensinya program pembangunan yang sudah ditentukan harus tetap berjalan.

Kecuali jika rasionalisasi lebih dari 50 persen, sehingga program pembangunan tidak bisa berjalan. “Karena Pemkab juga mendapat kurang salur DBH Migas dari pemerintah pusat sehingga pengurangan DAU ini tidak begitu berpengaruh terhadap keuangan,” pungkasnya. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar