Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkab Bojonegoro Iming-iming Pinjaman ke Pedagang Pasar

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Sukaemi di layar monitor saat hearing di ruang paripurna DPRD Bojonegoro dengan para pedagang pasar kota Bojonegoro.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Sukaemi menjelaskan di tahun 2022 akan ada penambahan jumlah pinjaman dan pengurangan suku bunga bagi para pedagang ultra mikro melalui Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Bojonegoro.

“Program pinjaman bagi pemilik kartu pedagang produktif melalui BPR Kabupaten Bojonegoro untuk pedagang ultra mikro dari yang sebelumnya Rp2,5 juta dengan bunga 0,25 perbulan dan pertahun 3 persen, tahun 2022 ada penambahan pinjaman sampai Rp5 juta dengan bunga 1 persen,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Sukaemi saat melakukan hearing dengan para pedagang pasar kota Bojonegoro yang akan direlokasi ke Pasar Banjarejo 2 di ruang paripurna DPRD Bojonegoro, 6 Januari 2021. Relokasi pedagang pasar sebelumnya akan dilakukan 1 Februari 2022 namun karena ada penolakan dari para pedagang, sehingga ditunda hingga 1 April 2022 mendatang. “Program itu demi pedagang, Pemkab menurunkan bunga untuk menurunkan beban pendanaan,” imbuhnya.

Namun, bagi para pedagang yang hadir dalam hearing saat itu, penambahan jumlah pinjaman dan pengurangan suku bunga tersebut hanya iming-iming agar para pedagang Pasar Kota Bojonegoro mau direlokasi ke Pasar Banjarejo 2 atau yang sekarang disebut Pasar Wisata. Para pedagang menyatakan meski ada penambahan jumlah pinjaman dengan bunga ringan tidak tertarik untuk pindah. “Iming-iming saja,” teriak seorang pedagang.

Sementara Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Bojonegoro Sutarmini mengungkapkan, bahwa adanya penambahan jumlah pinjaman bagi pedagang ultra mikro yang memiliki Kartu Pedagang Produktif dari yang sebelumnya Rp2,5 juta menjadi Rp5 juta dengan suku bunga 1 persen pertahun tersebut saat ini masih disiapkan regulasi hukumnya. “InshaAllah mas ini masih kami siapkan regulasinya,” jelasnya, Rabu (9/1/2022). [lus/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar