Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkab Bojonegoro Dinilai Layak Dirikan BNNK

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban selama dua hari melakukan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Kabupaten Bojonegoro, Senin (30/5/2022).

Kepala BNN Kabupaten Tuban I Made Arjana mengatakan, kegiatan P4GN kerap dilakukan karena peredaran gelap narkotika semakin massif. Bahkan sejak 2015 hingga tahun ini Presiden Joko Widodo belum mencabut status darurat narkoba.

“Data tahun 2021, terjadi peningkatan prevelensi pengguna narkotika di Indonesia, dari 1,8 persen (2019) menjadi menjadi 1,95 persen (2021) meningkat 0,15 persen, atau 3,66 juta jiwa,” ujar Kepala BNNK Tuban dalam Workshop Penguatan Kapasitas kepada Insan Media Untuk Mendukung Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Bojonegoro, Jumat (27/5/2022).

Menurut purnawirawan polri berpangkat AKBP ini, Kabupaten Bojonegoro seharunya mampu membuat peraturan daerah (perda) sekaligus mendirikan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten sendiri.

“Melihat populasi penduduk dan wilayah Bojonegoro yang luas, bahkan postur APBD terbesar ke dua di Jatim, kami berharap Bojonegoro bisa melindungi masyarakat, terutama para generasi muda dari ancaman narkoba secara terukur,” tegasnya.

Adanya BNNK dan Perda tentang narkoba, dianggap bisa dijadikan landasan kuat dalam rangka melakukan tindakan pencegahan, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan gelap narkotika (P4GN) kepada masyarakat luas.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, yang juga hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini mengatakan, pihaknya sudah lama ingin mendirikan BNNK Bojonegoro. Namun semua kewenangan itu ada pada pimpinan (Bupati Bojonegoro). “Adanya industrialisasi migas di Bojonegoro ini sangat mungkin terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba,” terangnya.

Menurut Mas Wawan, sapaan akrabnya, adanya BNN Kabupaten dan perda bisa meningkatkan tindakan pencegahan dan pendidikan, terutama dari sisi anggaran, meskipun BNNK merupakan lembaga vertikal yang juga dibiayai pemerintah pusat namun terbatas. “Saat ini Pemkab Bojonegoro hanya membuat satuan pelaksana (satlak) P4GN, itu pun baru tahun 2021 kemarin,” tambahnya.

Meski kepala pelaksana P4GN dijabat oleh wakil bupati, namun ia mengaku tidak bisa berbuat banyak, hal tersebut imbas dari ketidakharmonisan hubungan kedua pimpinan tersebut. [lus/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar