Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkab Bojonegoro Bantu Keuangan ke Pemkab Blora dan Sumedang

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberikan bantuan keuangan ke Pemkab Blora dan Pemkab Sumedang. Bantuan keuangan yang diberikan kabupaten penghasil migas itu sebesar Rp25 miliar untuk Pemkab Blora dan Rp1,2 miliar untuk Pemkab Sumedang, Jumat (23/9/2022).

Pemberian bantuan keuangan itu sudah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bojonegoro bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro dalam pembahasan KUA PPAS P-APBD 2022. Dalam pembahasan itu, satu fraksi menolak, yakni Fraksi Panris (PAN-Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera).

Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan pemberian bantuan keuangan kepada pemkab lain itu sebagai bentuk kerjasama antardaerah untuk kemajuan daerah masing-masing. Untuk Kabupaten Blora misalnya, karena berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan terhubung dengan jembatan terusan Bojonegoro-Blora.

“Hibah uang itu dipergunakan untuk pembangunan kawasan di sekitar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di Bojonegoro maupun Blora,” ujarnya.

Apalagi, menurut politisi PKB itu, Kabupaten Blora saat ini menjadi prioritas nasional untuk penurunan angka kemiskinan dan stunting.

“Selain itu, soal akses jembatan Blora-Bojonegoro yang sudah dibangun sangat besar manfaatnya bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Sementara Ketua TAPD Pemkab Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bantuan keuangan antardaerah itu diberikan terutama untuk Pemkab Sumedang yang dimanfaatkan guna pengentasan kemiskinan berbasis teknologi. Pemkab Sumedang pada 2021 telah mendapat penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) se-Indonesia dari Menteri PAN-RB.

“Dalam aplikasi itu bisa menurunkan angka kemiskinan dan stunting secara cepat karena bisa memotret data secara valid dan detail secara real time,” ujarnya.

Dari aplikasi tersebut, kemudian Pemkab Sumedang menuangkan dalam program dalam waktu satu tahun bisa menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Menurut Sekda, hampir semua pemkab di Indonesia tertarik untuk melakukan studi banding dan mengadopsi program aplikasi tersebut.

“Pemkab Bojonegoro kemudian mengadopsi aplikasi tersebut. Untuk totalitas data diharapkan tidak hanya tulisan tetapi real foto di lapangan,” pungkasnya. [lus/beq]

Berikut Fraksi dan menolak dan setuju atas bantuan keuangan antardaerah dari Pemkab Bojonegoro ke Pemkab Sumedang dan Pemkab Blora;

Fraksi PKB:
– Kerjasama antardaerah ini penting bagi fraksi PKB sehingga kami mendukung penganggaran tersebut. Apalagi kemiskinan dan stunting di Bojonegoro masih tinggi, nomor tiga se-Jatim.
– Ada beberapa masukan kepada Dinas Kominfo Bojonegoro untuk menyiapkan SDM dan mental dalam pengelolaan aplikasi baru tersebut.

Fraksi Golkar:
– Kebijakan ini harus diimbangi, bukan hanya bentuk aplikasi tetapi juga intervensi gerakan dan ketersediaan anggaran mengatasi kemiskinan dan stunting. Programnya seharusnya lebih massif dan fokus pengurangan kemiskinan dan stunting.
– Kebijakan ini harus seimbang, kue pembangunan ini juga bisa dirasakan masyarakat jangan sampai masyarakat lokal kecewa.

Fraksi Panris (PAN-Nurani Rakyat Indonesia Sejahtera)
– Menolak

Fraksi Gerindra
– Konektivitas antara Bojonegoro dengan daerah tetangga ini (Blora) juga penting.
– Bantuan keuangan ke Pemkab Sumedang poinnya kami menyetujui, tetapi ini bukan menjadi satu-satunya data untuk membaca angka kemiskinan. Apa yang dilakukan BPS akhirnya bukan menjadi satu-satunya data, dengan adanya pilihan lain bisa menjadi alternatif. Karena bisa jadi kemiskinan di Bojonegoro memiliki karakter yang berbeda. Aplikasi ini harus menyempurnakan dari apa yang tidak dilakukan BPS. Harus lebih detail.

Fraksi Demokrat
– Menolak untuk Pemkab Sumedang dan menerima untuk Pemkab Blora.
– Urgensi dari bantuan keuangan antardaerah ini apa, kalau terkait dengan Pemkab Sumedang kepentingan kita untuk mendapatkan aplikasi untuk mengurangi kemiskinan dan stunting ini keliru. Aplikasi ini hanya alat, bukan variabel yang menentukan. Dan melemahkan kerja OPD yang sudah bekerja saat ini. Kalau hanya masalah data kita sudah punya.
– Eksekusi terhadap yang miskin ini yang belum fokus, dan banyak program yang parsial. Serta masih banyak program pencitraan.
– Di Blora ini karena sangat berdekatan dengan Bojonegoro. Tetapi nilainya tidak perlu sebesar itu. Nilainya sekitar Rp5 miliar sudah cukup. Itu sudah sesuai asas menghargai dan lain-lain.

Fraksi Nasdem
– Menolak untuk Pemkab Sumedang dan menerima untuk Pemkab Blora.

Fraksi PDI P
– Setuju dengan bantuan ke Blora hanya dikurangi menjadi Rp25 miliar.

Fraksi PPP
– Memprioritaskan kebutuhan daerah terlebih dulu, salah satunya untuk penganggaran pembelian tanah untuk SDN Pejok 1 senilai Rp250 juta. Karena tanah yang ditempati bangunan SD tersebut akan diminta oleh ahli waris.
Pengajuan ini juga sudah dilakukan 2 tahun lalu.
– Bantuan keuangan ke Pemkab Sumedang setuju dengan nilai Rp1,2 miliar
– Bantuan keuangan ke Pemkab Blora setuju dengan nilai Rp5 miliar.

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev