Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemkab Bojonegoro Akan Sertifikatkan Tanah Bantaran Sungai Bengawan Solo

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sejumlah warga yang menggunakan tanah bantaran Sungai Bengawan Solo di wilayah Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro mulai ditarik setoran untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan itu diberlakukan per 2022. Tarikan diberlakukan baik tanah yang terdaftar di Buku C Kelurahan maupun belum, Minggu (21/8/2022).

Bagi tanah bantaran sungai terpanjang di Pulau Jawa yang belum terdaftar di Buku C Kelurahan Ledok Wetan saat ini masih dalam proses disertifikatkan atas nama Pemkab Bojonegoro. Hal itu disampaikan oleh Lurah Ledok Wetan Sutiyani Pertiwi sesuai rapat yang dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro.

Pemberlakuan tarikan retribusi atas penggunaan tanah itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 Pasal 78 ayat 3 yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 30 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah.


“Atas tanah milik Pemkab sebagai bentuk pengamanan aset dan dalam rangka mendukung pembangunan daerah berdasar rekomendasi BPK juga diberikan beban tanggung jawab untuk pembayaram retribusi/sewa atas pemanfaatan aset,” ujar Kepala Bapenda Bojonegoro Ibnu Soeyoeti.

Adapun, lanjut Ibnu Soeyoeti, berkaitan besaran retribusi pemakaian kekayaan daerah mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diubah tarifnya melalui Perbup nomor 35 tahun 2021. Besaran retribusi yang diterapkan Bapenda sebesar Rp5.000 permeter persegi.

“Jumlah tersebut dari yang sebelumnya permintaan dari Bapenda sebesar Rp5.000 per meter persegi. Warga menawar menjadi Rp2.500 per meter persegi,” ujar Lurah Ledok Wetan Sutiyani Pertiwi saat menanggapi Sidak yang dilakukan Wabup Bojonegoro Budi Irawanto.

Sebelumnya, Wabup Budi Irawanto melakukan sidak adanya penarikan retribusi penggunaan tanah bengkok (terdaftar di Buku C) maupun yang belum terdaftar dalam buku C kelurahan Ledok Wetan. Ia menanyakan tentang status tanah yang belum masuk ke dalam aset Pemkab namun warga yang menempati juga ditarik setoran.

“Jadi saya mendapat banyak aduan dari masyarakat terkait adanya setoran penggunaan tanah bantaran di Kelurahan Ledok Wetan. Saya ingin mengetahui kejelasan status tanahnya bagaimana,” ujarnya saat di kantor Kelurahan Ledok Wetan.

Menurut Wabup Bojonegoro, sebelum adanya penarikan setoran bagi masyarakat yang menggunakan tanah tersebut seharusnya status tanah yang dipakai harus jelas. “Kalau secara aturan, jika memang tanah tersebut bukan milik Pemkab ya tidak bisa disewakan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, luasan lahan yang disewakan dan masuk dalam Buku C Kelurahan Ledok Wetan sendiri seluas 6.600 meter persegi. Lahan yang tidak termasuk di Buku C itu di RT 1 RW 1 dan ditempati oleh sebanyak 34 Kepala Keluarga (KK) dengan luas 6.084 meter persegi.

Total ada sebanyak 131 KK yang menempati tanah bantaran baik yang ada di Buku C dan diluar Buku C. Masyarakat menggunakan tanah bantaran ini sebagian besar dipakai untuk hunian, selain itu juga dipakai untuk lahan perkebunan. [lus/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Shin Tae Yong Puji Rumput Lapangan Thor Surabaya

Menjajal Mobil Listrik Wuling Air ev