Politik Pemerintahan

Pemkab Bangkalan Datangi Pemotongan Kapal Ilegal

Bangkalan (beritajatim.com) – Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), DPRD dan Satpol-PP serta anggota DPRD Kabupaten Bangkalan mendatangi Pemotongan kapal yang terletak di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kamal.

Kedatangan tim dari Pemkab Bangkalan tersebut lantaran selama puluhan tahun tidak mengantonggi izin Pemotongan kapal.

“Pemotongan kapal ini sudah lama dan beroperasi liar. Kami beri waktu satu bulan, kalau belum mengurus izin maka akan kami segel,” ujar Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Mujiburrahman, Selasa (10/3/2020).

Hal senada juga dikatakan Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Bangkalan, Eryadi Santoso mengaku akan meminta pihak pengelola mengurus seluruh izin. Mulai izin lokasi, Amdal, izin usaha dan juga lainnya.

“Kami justru mau membantu pihak pengelola untuk mengurus perijinan usaha pemotongan kapal ini. Karena dari semua sisi usaha ini ilegal. Maka dalam sebulan ini kami tunggu pihak terkait mengurus izin agar ada kontribusi ke PAD Bangkalan,” tuturnya.

Sementara itu, penanggungjawab usaha pemotongan kapal di Desa Tanjung Jati, Suhari atau biasa dipanggil Cung mengaku siap untuk mengurus izin tersebut. Bahkan, ia menerima tuntutan yang disampaikan oleh Komisi A dan DPMPTSP.

“Saya senang kalau ada yang mau kesini untuk mengingatkan soal izin. Ya, akan kami urus dan minta bantu juga untuk perijinan ini agar bisa secepatnya selesai,” ungkapnya.

Tak hanya melakukan sidak ke Desa Tanjung Jati, rombongan juga melakukan sidak ke galangan kapal di sekitar wilayah tersebut. Namun, tiga perusahaan lainya secara umum telah memiliki izin resmi meski ada beberapa yang belum diperbaharui.[sar/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar