Politik Pemerintahan

Pemetaan Akses dan Aset Tanah, Wali Kota Mojokerto Optimalkan Pola Trijuang

Wali Kota dengan Kepala BPN Kota Mojokerto menandatangani Nota Kesepakatan Bersama di Ruang Nusantara Kantor Wali kota Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto jalin kesepakatan bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Mojokerto dalam bidang pertanahan melalui pola Trijuang. Kesepakatan ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama antara Wali Kota dengan Kepala BPN Kota Mojokerto di Ruang Nusantara Kantor Wali kota Mojokerto, Rabu (7/10/2020).

Kepala BPN Kota Mojokerto, Wasis Suntoro menjelaskan, bahwa pola trijuang melibatkan tiga pilar yang terdiri dari Pemkot Mojokerto, BPN Kota Mojokerto dan kelurahan/desa. Sinergi tiga pilar ke depan akan ada suatu peta wilayah yang berbasis bidang. “Dengan peta yang berbasis bidang wilayah kota Mojokerto akan tertata dengan baik nanti untuk menganalisa suatu kebijakan dalam rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan,” ungkapnya.

Masih kata Wasis, peta bidang akan dijadikan batas administrasi kelurahan dan bisa diintegrasikan antara NJOP dengan zona nilai tanah. Pola Trijuang juga untuk memetakan akses dan aset yang ada di seluruh wilayah Kota Mojokerto sehingga dengan demikian bisa dipakai suatu kebijakan dalam rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan yang ada di Kota Mojokerto.

“Hasilnya, peta akan dibagikan ke kelurahan-kelurahan supaya tahu bahwa di bidang masing-masing itu ada hak seseorang potensi permasalahan yang akan timbul dari suatu bidang,” katanya.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengapresiasi adanya kesepakatan bersama dengan BPN Kota Mojokerto tentang kerjasama bidang Pertanahan. Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto menyampaikan, meskipun pola Trijuang merupakan duplikasi yang telah dilakukan Provinsi Jawa Tengah. Artinya duplikasi yang saat ini dilakukan di Jawa Timur menjadi sebuah hal yang positif yang harus di support dan di dukung penuh.

“Pola Trijuang akan memberi sebuah nilai positif yang akan memberikan kepastian bagi siapapun, tidak ada tidak hanya pemerintah daerah. Termasuk juga masyarakat, lebih-lebih bagi sebuah badan usaha seperti perusahaan properti yang di mana kepastian atas data yang terintegrasi ini menjadi sebuah support system yang sangat menentukan. Sinergi yang baik ini tentu ke depan tidak hanya sebatas apa yang kita tandatangani bersama tetapi bagaimana merealisasikan dan menindaklanjuti apa yang tertuang di dalam kesepakatan bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan di dalam pelaksanaan di lapangan bisa dikatakan akan ada muncul persoalan-persoalan. Tetapi apa yang menjadi persoalan di lapangan harus terus dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita secara langsung meninta para camat di Kota Mojokerto untuk memberi dukungan penuh dalam proses di lapangan.

“Tersedianya satu data ke depan ini adalah sebuah nilai positif yang akan memberikan dampak luar biasa khususnya bagi perizinan karena kita tahu saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Mojokerto masih belum banyak kesinkronan dan ini masih dalam proses review. Wilayah Kota Mojokerto yang tidak terlalu besar dengan upaya upaya maksimal, bersinergi dan gotong-royong akan terealisasi dalam waktu yang lebih cepat dan sangat memungkinkan untuk terwujudnya satu data,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara penandatanganan nota kesepakatan ini antara lain Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Harlistyati, Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan camat. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar