Politik Pemerintahan

Pemerintah Pusat Diminta Bantu Penambahan Anggaran Pilkada

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ponorogo Agus Pramono [foto/dok.beritajatim.com]

Ponorogo (beritajatim.com) – Pilkada Ponorogo digelar tahun ini, pemungutan suara rencananya dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Karena dilaksanakan saat pandemi, perlu ada penyesuaian terhadap protokol pencegahan Covid-19. Untuk itu harus ada penambahan anggaran dalam Pilkada nanti.

“Hasil analisa kami, setidaknya dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 17 miliar, untuk penyelenggaraan Pilkada sesuai standar protokol kesehatan,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ponorogo, Agus Pramono, Rabu (17/6/2020).

Jumlah tersebut, kata Agus, merupakan total pengajuan dari penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Tambahan itu untuk biaya penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) hingga pengadaan alat kesehatan. Diantaranya masker, hand sanitizer atau fasilitas cuci tangan, hingga alat pelindung diri dan alat rapid test. “Penambahan anggaran ini untuk penyesuaian terhadap protokol pencegahan Covid-19,” katanya.

Namun, dengan penambahan anggaran yang begitu besar, Pemkab setempat kemungkinan hanya akan menanggung sekitar Rp 3,5 miliar hingga paling banyak Rp 4 miliar dari total kebutuhan. Sisa kekurangannya diharapkan bisa dicukupi oleh Pemerintah Pusat.

“Kami belum memutuskan tambahan anggaran yang akan dialokasikan. Ke depan, masih akan berdialog lagi dengan KPU, Bawaslu, hingga kepolisian dan TNI terkait penambahan anggaran itu,” kata Laki-laki yang juga menjabat sebagai Sekda Ponorogo itu.

Sebelum pandemi, diketahui penyelenggara pemilu, sudah mendapatkan hibah anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada. Yakni Rp 40,8 miliar untuk KPU dan Rp 11,5 miliar untuk bawaslu. Hibah juga diberikan kepada kepolisian dan TNI yang membantu pengamanan. Hibah itu diserahkan Pemkab setempat melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani tahun lalu. [end/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar