Politik Pemerintahan

Pemerintah Jangan Mudah Kriminalisasi Ide ‘People Power’

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah tidak perlu mengambil tindakan hukum terhadap gagasan ‘people power’ atau aksi massa rakyat yang merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Berpendapat dan berkumpul adalah hak asasi manusia.

“Karena ini kan masih gagasan yang saya kira masih dalam konteks menyampaikan pendapat, yang menurut saya semestinya dilawan dengan gagasan juga, dengan diskusi juga, dengan ide,” kata Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Oce Madril, usai acara seminar nasional mengenai ‘people power’, di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/5/2019).

“Ada yang mendukung ‘people power’, dia punya argumentasi. Silakan saja. Ada yang menolak ‘people power’, dia punya argumentasi. Saya termasuk yang untuk konteks pemilu, menurut saya (people power) tidak pas. Seharusnya ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Oce.

“Pemerintah tidak perlu mengkriminalisasi atau memidanakan pihak-pihak ini (yang mendukung gagasan people power). Kecuali misalnya, ada tindakan yang merusak, ada tindakan yang memang sifatnya kriminal, itu silakan saja. Tapi dalam situasi sekarang menurut saya belum terlalu perlu, sehingga tim yang dibentuk Menkopolkam menurut saya juga tidak perlu, karena itu juga bukan tugasnya dan itu berpotensi melanggar hukum lagi,” kata Oce.

Dalam situs polkam.go.id, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan membentuk tim yang akan membantu Kemenko Polhukam untuk meneliti hingga mendefinisikan kegiatan yang melanggar hukum. Salah satu yang dipantau adalah media sosial yang banyak menyuarakan people power.

Oce mengatakan, people power adalah sesuatu hal yang baik jika dilihat dari sejarah. “Pada tahun 1998, kita juga punya people power. Di beberapa negara lain ada people power juga. Tapi yang harus kita ingat, konteks people power adalah melawan pemerintahan yanh otoriter, melawan kezaliman, atau melawan pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa,” katanya.

People power selalu memiliki agenda bersama, seperti tahun 1998 yakni melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim Orde Baru. “People power mewujudkan situasi lebih demokratis, bukan sebaliknya,” kata Oce.

Namun dalam wacana people power yang bergulir saat ini ada peralihan. “Gagasan people power sekarang semata-mata karena kekalahan dalam pemilu, yang itu menurut saya, tidak pas digunakan dengan cara mobilisasi massa menolak hasil pemilu. Menurut saya, menolak hasil pemilu atau menggugat hasil pemilu bisa di Mahkamah Konstitusi, bukan dengan jalur lain,” kata Oce. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar