Politik Pemerintahan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Pintu Dialog

Jakarta (beritajatim.com) – Penolakan UU Cipta Kerja yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu merebak di sejumlah daerah. Pemerintah dan DPR pun diminta membuka pintu dialog.

“Pemerintah dan DPR agar membuka dialog yang sejati dengan masyarakat secara luas didasarkan prinsip transparansi dalam segala langkah terkait dengan pembentukan UU Cipta Kerja,” kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Ahmad Taufan Damanik, Kamis (8/10/2020).

Dia pun meminta Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Polri) menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi, baik yang dilakukan langsung melalui unjuk rasa damai maupun melalui media cetak, karya seni, media elektronik, maupun media sosial atau internet.

“Polri di dalam melakukan pengamanan atas aksi penyampaian pendapat dan ekspresi, agar melakukannya secara proporsional, berimbang, dan sesuai dengan keperluan, dengan mendahulukan negosiasi dan dialog,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di Pasal 19 ayat (2) memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat.

Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dalam kesempataj itu, Taufan juga berharap, setiap anggota masyarakat agar dalam menyampaikan hak berpendapat dan berekspresi supaya melakukannya dengan simpatik, tertib dan damai, serta menjauhi tindakan kekerasan dan perusakan-perusakan serta mematuhi protokol kesehatan secara maksimal. (hen/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar