Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemerintah Bakal Hapus Premium dan Pertalite, Begini Respon Nelayan Lamongan

Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite. Namun, sejumlah nelayan tradisional di Paciran Lamongan menilai jika rencana tersebut justru memperburuk nasib nelayan.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Pembina Himpunan Nelayan Tradisional Indonesia (HNTI) Provinsi Jatim, Muchlisin Amar. Menurutnya, rencana pemerintah menawarkan bensin dengan nilai RON di atas 90 ini malah menambah beban operasional yang harus ditanggung nelayan.

“Seandainya itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah, maka beban operasional nelayan tradisional akan semakin bertambah, serta memperburuk nasib nelayan,” ungkap Muchlisin kepada wartawan, Sabtu (25/12/2021).

Oleh sebab itu, HNTI bersama nelayan di Paciran, merespon rencana tersebut melalui diskusi publik bersama sejumlah tokoh masyarakat, praktisi, dan pelaku ekonomi perikanan setempat, selama dua hari, Jumat (24/12/2021) dan Sabtu (25/12/2021).

“Jumat kemarin dan Sabtu hari ini, kita menggelar diskusi secara panjang lebar, dalam rangka menyikapi rencana pemerintah yang akan menghapus pertalite dan premium,” tutur pria yang juga Ketua Dewan Pembina HNTI Lamongan tersebut.

Hasil diskusi tersebut, Muchlisin menyampaikan, pihaknya bersama nelayan meminta kepada pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang rencana penghapusan BBM murah, khususnya jenis pertalite dalam menjaga daya beli masyarakat dan nelayan.

Selain itu, lanjut Muchlisin, jika pemerintah tetap memaksa untuk merealisasikan rencana ini, maka ada ribuan nelayan di Lamongan yang terkena dampaknya. “Nelayan tradisional di Pantura Lamongan yang selama ini memakai BBM jenis premium dan pertalite ada 2000-an lebih,” imbuhnya.

Bahkan, Muchlisin menegaskan, penghapusan premium dan pertalite sama halnya melukai hati rakyat, utamanya kalangan nelayan. “Nelayan idealnya tetap mendapatkan perlindungan dan subsidi dari pemerintah, agar operasionalnya saat melaut lebih terjangkau,” sambungnya.

Sementara itu, Abdullah Bahris, Pemuda Muhammadiyah Paciran menyayangkan keputusan pemerintah yang berencana menghapus BBM jenis premium dan pertalite. Hal itu lantaran kondisi perekonomian saat ini masih terjungkal akibat dihantam pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir.

“Mestinya pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan, bukan malah membebani. Belum lagi nelayan yang setiap hari harus memutar otak untuk perbaikan alat tangkap, beli umpan dan lainnya,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Desa Paciran, Wafauddin Zaky yang turut hadir dalam kegiatan ini berharap, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai rencana penghapusan premium dan pertalite tersebut.

“Kami berharap, pemerintah mempertimbangkan kembali tentang rencana peniadaan premium dan pertalite ini. Karena jika pemerintah tetap memaksakannya, maka akan menimbulkan dampak dan masalah banyak bagi nelayan,” harapnya.[riq/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar