Politik Pemerintahan

Pemenang Pilbup 2020 Ponorogo Hanya Menjabat 4 Tahun

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Ponorogo Arwan Hamidi. [dok/beritajatim.com]

Ponorogo (beritajatim.com) – Pemenang Pilkada 2020, masa jabatannya efektif hanya 4 tahun, tidak sampai 1 periode atau 5 tahun. Ketentuan tersebut berdasarkan amanat undang-undang nomor 10 tahun 2016. Di pasal 201, diatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 akan berakhir masa jabatannya di 2024.

“Jadi bupati yang terpilih dalam pilkada 2020 nanti efektif hanya menjabat 4 tahun,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Ponorogo Arwan Hamidi, Jumat (3/1/2019).

Mengapa demikian? Arwan menjelaskan, dalam undangan-undang nomor 10 tahun 2016 menyebutkan pada tahun 2024 nanti akan dilakukan pemilihan serentak nasional. Sehingga bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang menjabat kurang dari 1 periode akan diberi kompensasi.

Artinya akan diberikan ganti rugi, dengan penghitungan gaji pokok dikalikan dengan sisa masa jabatan. “Misalnya masa jabatannya masih sisa 12 bulan, ya akan dikalikan gaji pokok sebagai ganti rugi tersebut,” katanya.

Sementara untuk pemilihan serentak di tahun 2017 dan 2018, di mana masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun tersebut tidak akan dilakukan pemilihan. Melainkan akan diisi oleh pejabat sementara atau PJ sampai pilkada serentak pada 2024. “Jadi bagi masa jabatannya yang berakhir sebelum 2024 akan diisi oleh pejabat sementara,” pungkasnya. [end/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar