Politik Pemerintahan

Pemekaran Kecamatan di Pamekasan Dinilai Perlu

Pamekasan (beritajatim.com) – Urgensi pemekaran kecamatan di kabupaten Pamekasan, dinilai sangat perlu untuk dilakukan guna meningkatkan sektor pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat.

Hal tersebut berdasar hasil analisis data yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan, bersama Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Hasil analisis tersebut disampaikan dalam sebuah Seminar Kajian Ilmiah Pemekaran Kecamatan yang digelar di Kantor Bappeda Pamekasan, Jl Jokotole Nomor 5 Pamekasan, Kamis (17/9/2020) lalu. Sekaligus menjabarkan tentang hasil survei yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

“Kesimpulan ini dilatarbelakangi karena penduduk di kabupaten Pamekasan, dari tahun ke tahun terus mengalami dinamika perubahan yang berdampak pada perkembangan suatu kecamatan. Terlebih problem dan kebutuhan masyarakat akan layanan lebih baik terus berkembang dan sangat dinamis,” kata Prof Bagong Suyanto, berdasar rilis yang diterima beritajatim.com, Senin (26/10/2020).

Berdasar hasil survei yang dilakukan timnya, perkembangan jumlah penduduk dijadikan sebagai salah satu alasan untuk dilakukan pemekaran sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. “Salah satu tujuan dari pemekaran ini adalah untuk meningkatkan efesiensi kerja aparatur pemerintah dalam pelayanan,” ungkapnya.

“Pemekaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kecamatan untuk bersama menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di setiap kecamatan di Pamekasan,” sambung Prof Bagong Suyanto.

Selain itu, kajian seputar pemekaran dilakukan di sejumlah kecamatan di Pamekasan. Termasuk rekomendasi dari Bappeda Pamekasan yang memfokuskan pada empat kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Batumarmar, Pademawu, Palengaan dan Proppo.

“Dari survei ini kita melibatkan sebanyak 400 responden di tingkat kecamatan yang kita wawancarai, mereka kita wawancarai untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat seputar pemekaran. Termasuk juga kajian probing untuk menggali data agar lebih detail dan mendalam,” jelasnya.

Dari semua data yang dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan menerapkan program SPPS. Di mana data ditampilkan dalam bentuk tabel dan kutipan wawancara, akhirnya ditampilkan dalam bentuk kesimpulan dengan menampilkan sejumlah rekomendasi arah kebijakan pemekaran.

“Berdasar hasil analisis data terhadap urgensi pemekaran kecamatan, sebanyak 179 responden menyatakan perlu dilakukan pemekaran di Pamekasan. 109 responden menyatakan sangat perlu, 60 responden ragu-ragu, 47 responden tidak perlu, serta 5 responden menyatakan sangat tidak perlu,” tegasnya.

Upaya serupa sebelumnya juga sempat dilontarkan sejumlah legislator Pamekasan, salah satunya Fathor Rahman yang menyatakan dukungan untuk pemekaran wilayah di Pamekasan. Hal tersebut disampaikan pasca menerima rombongan Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) melakukan sharing pendapat ke Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Rabu (27/8/2020) lalu.

Hanya saja hal tersebut sementara hanya sebatas menjadi wacana untuk proses pembentukan Provinsi Madura, sementara untuk kajian pemekaran kecamatan di Pamekasan, lebih berorientasi untuk meningkatkan sektor kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat. [pin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar