Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pemdes Kalirejo Bojonegoro akan Lakukan Gugatan

Sekretaris Desa Kalirejo Welly Teguh Saputro menunjukkan bukti administrasi TKD Kalirejo statusnya masih hak desa.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Desa (Pemdes) Kalirejo Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kembali tanah kas desa (TKD) Kalirejo seluas 2,5 hektare yang sekarang berdiri bangunan kampus Universitas Bojonegoro (Unigoro).

TKD Kalirejo itu kini haknya dikuasai oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro untuk bangunan Kampus Unigoro. Penguasaan tanah tersebut setelah adanya penerbitan sertifikat hak pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bojonegoro.

Tenaga Ahli Aviciena Law Firm, Fauzin yang ditunjuk sebagai penasehat hukum desa menilai, bahwa setelah melakukan diskusi bersama sejumlah perangkat desa dan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen dari desa, dasar penerbitan sertifikat yang dilakukan BPN tersebut cacat hukum.

“Penerbitan Sertifikat Hak Pakai yang pertama nomor 02 dan yang ke dua nomor 03 atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro ini tidak sesuai prosedur, sehingga cacat hukum,” ujarnya, Selasa (29/3/2022).

Menurut pria yang juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura ini, salah satu kajian yang dilakukan adalah terbitnya sertifikat nomor 02 sertifikat hak pakai atas nama Yayasan Suyitno Bojonegoro yang dikaji dari surat resmi yang diterbitkan BPN. Disebutkan, dokumen pada saat pengajuan ada beberapa, surat pelepasan hak, surat rembuk desa.

“Surat-surat itu sebenarnya bukan yang utama bisa terbitnya sertifikat hak pakai, sehingga dari situ kami menganggap bahwa sertifikat yang pertama cacat hukum,” jelasnya.

Selain itu, pada sertifikat hak pakai kedua dengan nomor 03 juga tercatat bahwa dasar penerbitan sertifikat adalah atas dasar sertifikat pertama dan surat pernyataan tidak ada sengketa. “Jelas ini tidak sesuai dengan fakta, karena sebelum terbitnya sertifikat yang kedua ini ada sengketa,” tegasnya.

Dia berharap BPN mau melakukan kajian ulang terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan terhadap TKD Kalirejo tersebut. Sebab, secara undang-undang BPN boleh membatalkan penerbitan sertifikat tanpa ada permohonan karena diketahui adanya cacat administrasi.

“BPN sebagai lembaga yang berwenang, sesuai undang-undang diberi kewenangan pembatalan hak atas tanah. Harapan kami, supaya persoalan ini tidak berlarut, BPN ambil inisiatif saja membatalkan penerbitan sertifikat tersebut,” imbuhnya.

Maka, tegas Fauzin, jika BPN tidak memiliki inisiatif untuk membatalkan penerbitan sertifikat hak pakai oleh Yayasan Suyitno Bojonegoro atas TKD ini maka akan ditempuh melalui jalur hukum. “Sesuai dengan peraturan yang ada, kami akan melakukan gugatan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPN Kabupaten Bojonegoro menilai, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Yayasan Suyitno sudah sesuai regulasi. Selain itu, status Tanah Negara pada sertifikat hak pakai 02 atas nama Yayasan Suyitno sudah berdasarkan pelepasan hak Tanah Kas Desa (TKD) Kalirejo.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Bojonegoro, Agus Susanto menuturkan, ihwal terbitnya sertifikat hak pakai 02 atas nama Yayasan Suyitno terbitan tahun 1996. Sebelum dimohon oleh Yayasan Suyitno, menurut Agus, pihak Pemdes Kalirejo telah melepaskan hak atas tanah TKD Kalirejo.

“Status Tanah Negara disitu dasarnya adalah surat pernyataan pelepasan hak TKD Kalirejo yang dikeluarkan oleh Pemdes Kalirejo,” ungkapnya, Kamis (24/03/2022). [lus/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar