Politik Pemerintahan

Pembiayaan RSD Krian Masih Pro Kontra

Diskusi FGD di Gedung DPRD Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Rencana pembangunan RSUD wilayah barat di Krian, dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) masih menimbulkan pro kontra. Bupati dan DPRD Sidoarjo belum satu suara soal skema pembiyaannya.

Bupati berpendapat bahwa pembangunannya dengan skema KPBU, sedangkan DPRD tidak sedikit berpendapat biayanya lebih baik dibangun dengan dana APBD.

H Ali Sutjipto dari Fraksi Partai Golkar menyatakan sangat khawatir. Kalaupun tahapan KPBU dilanjutkan, apalagi sampai DPRD memberikan persetujuhan kerjasama dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Kekhawatiran tersebut disimpulkan dari hasil kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan oleh anggota Pansus IIl DPRD Sidoarjo dibeberapa instansi terkait. Dia menyampaikan bahwa banyak diperoleh informasi bahwa tahapan pelaksanaan tahapan KPBU untuk pembangunan RSUD di Kecamatan Krian dapat berimplikasi hukum.

Hal terpenting lagi yang menjadi polemik adalah tahapan pelaksanaan KPBU yang sudah masuk pada tahapan “prakualifikasi” dibuktikan dengan pengumuman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang bernomor: 027/880/438.1.1.1/ 2018.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Anggaran (PUSAKA) Fatihul Faizun

Juga disahkannya Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019; memberikan alokasi anggaran sebesar Rp 125 miliyar untuk pembangunan RSUD Krian.

“Namun PJPK masih saja ‘ngotot’ untuk melanjutkan tahapan KPBU dengan memberikan perpanjangan schedule kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) setelah habis masa penugasannya pada tanggal 22 Agustus 2019,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Anggaran (PUSAKA) Fatihul Faizun menjelaskan bahwa Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya kedua unsur tersebut diikat oleh peraturan perundang-undangan.

“Pada polemik yang ada tentang kebijakan KPBU pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) di Kecamatan Krian. Kedua unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo (Bupati dan DPRD) seharusnya mengambil langkah sebagaimana mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ucapnya, Rabu (20/11/2019).

Dia menjelaskan, dalam Undang-undang No.17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 371, yang menjelaskan tentang hak DPRD.

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa ada tiga Hak yang melekat pada DPRD, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

“Pada konteks penyelesaian polemik KPBU seharusnya DPRD mengambil langkah penyelesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU 17/2014, yaitu hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” papar Fatihul.

Kenapa harus hak interpelasi? Pria yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) PMII Sidoarjo menjelaskan pembangunan RSD Kecamatan Krian merupakan kebijakan strategis yang berdampak luas pada pemenuhan hak dasar masyarakat Sidoarjo di bidang kesehatan.

“Keputusan Bupati Sidoarjo memilih skema KPBU dalam pembangunan RSD Kecamatan Krian merupakan kebijakan strategis yang perlu dipertanyakan secara mendalam oleh DPRD. Karena pilihan tersebut mempunyai dampak yang jelas terhadap keberlangsungan layanan kesehatan dan stabilitas keuangan daerah selama 10 tahun ke depan (Kontrak pengelolaan RSD Kecamatan Krian oleh BUP),” jelas Paijo sapaan akrap Fatihul Faizun tersebut. [isa/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar