Politik Pemerintahan

Pembentukan Panitia Pilkades Dinilai Tak Prosedural, Pemkab Turun Tangan

Sumenep (beritajatim.com) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep turun lapangan pasca penolakan sekelompok pemuda terhadap proses pembentukan panitia Pilkades Karang Sokon, Kecamatan Guluk-guluk. Sekelompok pemuda desa itu menilai pembentukan panitia Pilkades tidak prosedural.

‘Kami melakukan klarifikasi atas adanya keberatan terhadap proses pembentukan Panitia Pilkades,” kata Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli,.Kamis (11/07/2019).

Ia menjelaskan, pihak-pihak yang diklarifikasi adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karang Sokon, Pj Kepala Desa (Kades) Karang Sokon, dan Camat Guluk-guluk.

Hasil dari klarifikasi dan merujuk pada sejumlah dokumen, proses pembentukan panitia Pilkades dinilai tidak ada masalah. Panitia yang telah terbentuk tersebut bisa melanjutkan tahapan Pilkades Karang Sokon.

“Setelah kami klarifikasi kepada pihak terkait, kemudian membuka dokumen seperti absen saat pembentukan kepanitiaan, semuanya sudah prosedural. Bahkan saat pembentukan juga dihadiri Muspika,” ujar Ramli.

Sebelumnya, Pemuda Desa Karang Sokon, Kecamatan Guluk-guluk, melakukan audiensi ke BPD setempat di Balai Desa Karang Sokon. Mereka menilai proses pembentukan panitia Pilkades di desa tersebut cacat hukum karena tidak prosedural.

Pemuda desa setempat itu tidak puas dengan hasil audiensi sehingga memilih melayangkan surat keberatan ke Bupati dan DPMD yang meminta agar hasil pembentukan panitia Pilkades dianulir. [tem/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar