Politik Pemerintahan

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur Melambat, Anggota Dewan Tegaskan Ini Penyebabnya

Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan infrastruktur yang sedikit melambat membuat sejumlah anggota dewan berteriak, mereka menganggap hasil pembangunan infrastruktur belum maksimal. Padahal, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Infrastruktur sudah dibangun demikian besar jumlahnya Rp 400 triliun lebih dibanding kabinet lalu Rp 120 triliun, tapi hampir dikatakan hasil ini belum maksimal,” ucap Bambang Haryo.

Seharusnya, tujuan dibangunnya infrastruktur yang khususnya untuk bidang ketahanan pangan juga belum banyak memberikan manfaat. Selain itu, banyak kontraktor yang terpaksa tutup di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur.

“Jumlah kontraktor kita 45.000 yang mati dari 85.000 yang ada di Indonesia sebelumnya, termasuk pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah membubarkan 40.013 koperasi dalam kurun waktu tiga tahun ini,” jelas politisi yang duduk di Komisi V ini.

Selain infrastruktur, ia juga menyoroti restrukturisasi yang dilakukan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Semestinya, hal ini tidak terjadi di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. “Krakatau Steel melakukan PHK besar-besaran,” ungkapnya.

Hal lainnya, terkait perkembangan jaringan pipa gas sangat minim, di Indonesia 90% lebih masyarakat rumah tangga masih menggunakan elpiji. Pihaknya menyebut ini
mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

Kebutuhan dasar masyarakat dari infrastruktur belum juga terpenuhi, misalnya soal PDAM atau kebutuhan air minum tidak ada penambahan yang signifikan dan bahkan air minum cenderung tetap.

Bambang Haryo mencontohkan seperti di Medan sebagai kota perdagangan dan industri dimana air minum hanya terlayani 32 persen, Dumai hanya 1 persen, Denpasar hanya 43 persen dan Jakarta hanya 60 persen. Ini bukti bahwa pemerintah tidak fokus pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan dasar masyarakat.

“Kalau begini terus masalah pembangunan infrastruktur nggak memberikan jaminan terhadap kebutuhan pokok daripada masyarakat, kami mohon DPR bisa lebih memperhatikan masalah ini,” tukas Bambang Haryo seraya menirukan pernyataannya tadi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI Jakarta.[way/kun]

Apa Reaksi Anda?

Komentar