Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Pembangunan Gedung DPRD Disepakati Penganggaran Penuh di Tahun 2022

Rapat KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 antara Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro dengan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro akhirnya menyepakati penganggaran pembangunan gedung DPRD dilakukan satu tahun angaran penuh dalam rapat KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.

Kesepakatan itu muncul setelah sebelumnya terjadi perdebatan panjang. Baik yang menerima untuk dilakukan penganggaran pembangunan kantor baru di Jalan Veteran maupun yang mempertahankan di kantor lama dan hanya melakukan renovasi. Perdebatan juga muncul karena Tim Anggaran merencanakan penganggaran dilakukan secara bertahap.

Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengatakan, rencana penganggaran pembangunan gedung DPRD Bojonegoro menurutnya diletakkan dimanapun tidak masalah, asal kondisinya memang layak dan representatif. Serta memudahkan anggota DPRD dalam bekerja. “Tetapi kami berharap penganggaran pembangunan kantor DPRD ini dilakukan secara total di tahun 2022,” ujarnya, kemarin.

Sedangkan, anggota DPRD Bojonegoro yang menolak pembangunan gedung baru di Jalan Veteran diantaranya dari Fraksi Golkar Sigit Kusharianto. Alasannya, gedung lama yang ditempati saat ini sudah nyaman dan representatif serta dekat dengan gedung kantor Pemkab Bojonegoro. Selain itu, juga untuk efesiensi anggaran ditengah wabah Covid-19.

“Karena masih pandemi, rehab gedung lebih efektif karena anggaran lebih minim paling tidak hanya Rp15 miliar sampai Rp20 miliar. Fraksi Golkar menegaskan pembangunan gedung DPRD tetap ditempatkan di tempat lama,” ucapnya.

Menanggapi beberapa permintaan legislatif, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya (PKPCK) Kabupaten Bojonegoro Adie Witjaksono menyanggupi permintaan penganggaran penuh di tahun anggaran 2022 untuk melakukan pembangunan gedung DPRD baru di Jalan Veteran.

“Secara teknis nanti proses lelang di awal tahun, dan pengerjaan di bulan Maret. Selain itu tinggal mencari teknisnya agar bisa cepat selesai dalam pengerjaan. Entah dengan dua kali tender atau bagaimana kita cari secara teknisnya,” jelasnya.

Sekadar diketahui, gedung paripurna dan perkantoran DPRD akan ada bangunan sambungan di atas lahan seluas kurang lebih 4 hektare di sisi timur Jalan Veteran. Status tanah tersebut aset milik Pemkab Bojonegoro dan sudah bersertifikat. Rencana pembangunan gedung DPRD itu akan dibagi dua dengan pembagian di tengah terdapat jalan kembar dan ruang terbuka hijau.

“Jarak bangunan dengan Jalan Veteran sekitar 12 sampai 14 meter di timur jalan. Dengan luas gedung paripurna 42 meter kali 47 meter menghadap ke selatan. Sedangkan untuk gedung perkantoran seluas 68 meter kali 60 meter,” pungkasnya. [lus/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar