Politik Pemerintahan

Pembahasan Tatib DPRD Bojonegoro Deadline Hingga 6 September

Anggota DPRD Bojonegoro usai sumpah jabatan beberapa waktu lalu

Bojonegoro (beritajatim.com) – Tim kelompok kerja (Pokja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro kini sedang membahas draf tata tertib (tatib) anggota DPRD selama lima tahun mendatang. Tatib yang masih dibahas tersebut diharapkan sudah bisa masuk usulan ke Gubernur pada 6 September 2019.

Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris DPRD Bojonegoro, Teguh Wibowo mengatakan, pembahasan draf tata tertib anggota DPRD periode 2019-2024 ini akan dilakukan selama tiga hari sebelum diparipurnakan kemudian diusulkan ke eksekutif, dalam hal ini Bupati Bojonegoro.

“Kewenangan penetapan tatib dilakukan dengan rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD sementara sebagai acuan anggota DPRD lima tahun mendatang,” ujarnya, Senin (2/9/2019).

Setelah disahkannya tata tertib anggota DPRD ini baru kemudian bisa membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Sebab, dalam pembentukan AKD nantinya mengacu pada tata tertib yang sudah ditetapkan. “Setelah tatib selesai dan mendapat rekom gubernur baru bisa dilakukan pelantikan pimpinan definitif dan membentuk AKD,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Bojonegoro sementara, Imam Sholikin mengatakan acuan yang digunakan dalam pembentukan tata tertib mengacu pada tata tertib anggota DPRD periode sebelumnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku akan menambah klausul diantaranya, sanksi bagi anggota DPRD yang bolos kerja tanpa alasan.

“Harus ada ketegasan tentang sanksi bagi anggota DPRD yang melanggar aturan. Sehingga bisa mendorong kinerja bagi anggota lebih maksimal,” ujarnya. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar